Berita Hari Ini – 30 April 2026 | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian aksi strategis yang mencakup peningkatan penerimaan, penegakan kepatuhan, serta penanganan kasus penggelapan yang menggerogoti kepercayaan masyarakat. Dari Kabupaten Serang hingga Kota Kupang, upaya Bapenda menunjukkan dinamika yang menarik dalam pengelolaan pajak daerah.
Strategi Peningkatan Penerimaan di Kabupaten Serang
Di Kabupaten Serang, Bapenda berhasil menggenjot penerimaan pajak air tanah melalui program intensif yang melibatkan sosialisasi, inspeksi lapangan, dan penyediaan layanan pembayaran digital. Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menurunkan tingkat tunggakan secara signifikan. Penerimaan pajak air tanah pada kuartal terakhir mencatat kenaikan lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pengawasan Ketat di Pusat Perbelanjaan Palembang
Pengawasan Bapenda juga terlihat di Palembang, khususnya pada kegiatan sidak di pusat perbelanjaan PS Mall. Tim inspeksi menemukan sejumlah tenant yang belum memasang tapping box, perangkat penting untuk pencatatan transaksi pajak. Meskipun data lengkap belum tersedia, temuan ini menandakan komitmen Bapenda dalam menegakkan kepatuhan di sektor ritel.
Kasus Penggelapan di Bapenda Kota Kupang
Kasus paling menonjol terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terlibat dalam penggelapan pajak sebesar lebih dari Rp 500 juta. Salah satu pelaku, Wesly Kale, telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan berjanji mengembalikan kerugian dalam 20 hari. Selain itu, tiga PPPK lainnya kini berada dalam proses penarikan tugas dan dipindahkan ke BKPPD untuk mempermudah pemeriksaan lanjutan.
Sekretaris Daerah Kupang, Jeffry Pelt, menegaskan bahwa penyelidikan masih berlanjut dan potensi kerugian negara dapat bertambah seiring pendalaman kasus. Ia juga menambahkan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Bapenda sedang diperiksa untuk memastikan tidak ada jaringan penggelapan lain yang tersembunyi.
Kebijakan Pembebasan Pajak untuk Kendaraan Listrik di Sumatera Utara
Di Sumatera Utara, Bapenda masih menerapkan pembebasan pajak untuk kendaraan listrik, sebuah kebijakan yang bertujuan mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan. Meskipun data lengkap tidak tersedia, kebijakan ini sejalan dengan program nasional pengurangan emisi karbon dan diharapkan dapat meningkatkan volume kendaraan listrik di provinsi tersebut.
Geledah Kantor Bapenda Donggala oleh Kejaksaan Sulteng
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan di kantor Bapenda Donggala, mengamankan 32 unit alat berat yang diduga terkait dengan praktik korupsi dan penyalahgunaan aset. Langkah ini mempertegas komitmen penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sumber daya daerah.
Implikasi dan Tindakan Lanjutan
Berbagai aksi Bapenda menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada pengawasan ketat dan pencegahan kecurangan. Upaya edukasi, digitalisasi layanan, serta penindakan hukum menjadi pilar utama dalam menciptakan iklim pajak yang sehat.
Ke depan, Bapenda diharapkan terus mengoptimalkan teknologi informasi, memperkuat koordinasi antar‑instansi, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah‑langkah tersebut tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pajak.
