Ketahanan daerah menjadi fokus utama dalam pembangunan modern, dan Bima Arya menegaskan bahwa perencanaan harus melibatkan semua pihak sejak dini. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, komunitas, akademisi, peneliti, organisasi nonpemerintah, dan tokoh setempat dalam memetakan risiko serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum bencana terjadi.
Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia 2026: Titik Tumpu Perubahan
Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia 2026 di Jakarta, yang diselenggarakan pada Rabu, 30 September 2026, menjadi platform utama bagi Bima Arya untuk menyampaikan visinya. Tema seminar, “Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana: Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh Pemerintah Daerah,” menekankan peran kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman alam.
Di atas panggung, Bima menyatakan, “Bukan lagi mengakomodir, bukan lagi mengundang tapi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mulai dari perencanaan.” Ia menyoroti bahwa keterlibatan aktif warga, stakeholders, komunitas, akademia, dan researchers harus dimulai sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi. Hal ini menegaskan pergeseran paradigma dari reaksi pasif ke inisiatif proaktif.
Perencanaan Pembangunan Sebagai Pilar Mitigasi Risiko
Menurut Bima, mitigasi risiko bencana perlu dimasukkan sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya tata ruang yang mempertimbangkan potensi bencana. “Tata ruang yang bisa memitigasi terjadinya berbagai macam persoalan sosial, kemasyarakatan, dan juga force majeure,” ujarnya. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mencapai target pembangunan, tetapi juga memperhatikan keselamatan masyarakat dan ketahanan daerah.
Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman menghadapi berbagai kondisi, mulai dari krisis moneter hingga bencana alam. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting untuk membangun sistem yang lebih tangguh. Bima menekankan bahwa pelajaran dari masa lalu harus diinternalisasi dalam setiap kebijakan perencanaan, sehingga daerah dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul.
Peran Multisektoral dalam Pemetaan Risiko
Partisipasi multilateral menjadi kunci dalam memetakan risiko. Bima menekankan bahwa setiap stakeholder, baik itu akademisi maupun organisasi nonpemerintah, memiliki peran unik. Akademisi dapat memberikan data dan analisis ilmiah, sementara organisasi nonpemerintah dapat menghubungkan pemerintah dengan komunitas lokal. Dengan sinergi ini, perencanaan dapat lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peneliti juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi pola risiko dan merancang strategi mitigasi berbasis bukti. Hal ini menandai pergeseran dari kebijakan berbasis intuisi ke kebijakan berbasis data, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya mitigasi.
Transparansi dan Partisipasi Nyata: Janji Bima Arya
Bima menegaskan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi nyata. Ia menyoroti bahwa proses perencanaan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan secara langsung. Transparansi ini juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas, memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya teoritis tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis.
Partisipasi nyata berarti warga tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi aktif terlibat dalam setiap tahap. Dari pengumpulan data hingga evaluasi kebijakan, warga diharapkan menjadi bagian integral dalam proses. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil akhir perencanaan.
Implikasi bagi Pembangunan Daerah
Implementasi prinsip ini akan mempengaruhi berbagai aspek pembangunan daerah. Pertama, tata ruang akan disusun dengan memperhatikan potensi bencana, sehingga pembangunan tidak menempatkan infrastruktur kritis di zona rawan. Kedua, kebijakan pembangunan akan mencakup mekanisme mitigasi yang terintegrasi, seperti sistem peringatan dini dan rencana evakuasi yang mudah diakses oleh semua pihak.
Ketahanan daerah juga akan ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Pelatihan dan edukasi mengenai mitigasi bencana akan menjadi bagian dari program pembangunan, sehingga warga dapat merespons bencana dengan lebih cepat dan efektif. Ini akan mengurangi kerugian material dan meningkatkan keamanan sosial.
Kesimpulan: Menyatukan Semua Pihak untuk Masa Depan yang Lebih Aman
Inisiatif Bima Arya menekankan bahwa keberhasilan mitigasi risiko bencana tidak dapat dicapai oleh satu entitas saja. Perencanaan pembangunan harus melibatkan semua stakeholder dari awal, memastikan bahwa kebijakan tidak hanya ambisius secara ekonomi tetapi juga aman dan tahan bencana. Dengan transparansi, partisipasi aktif, dan pemanfaatan data ilmiah, daerah dapat mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://wartakota.tribunnews.com/news/903078/wamendagri-bima-arya-dorong-masyarakat-dan-stakeholder-terlibat-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah, without altering the facts of the original article.
