Mobilitas perkotaan menjadi sorotan utama dalam diskusi Urban Climate Forum 2026 yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/9). Bima Arya, jurnalis senior yang dikenal dengan kepakarannya di bidang olahraga dan berita terkini, menegaskan bahwa banyak kepala daerah tidak pernah merasakan perjalanan menggunakan angkutan umum. Pernyataan ini membuka percakapan tentang bagaimana ketidaktahuan tersebut memengaruhi kebijakan mobilitas di kota-kota kecil.
Pengalaman Pribadi Bima Arya dan Dampaknya pada Kebijakan
Bima menyatakan, “Sangat banyak kepala daerah yang saya enggak yakin pernah naik angkot, pernah naik bus, pernah naik kereta. Enggak yakin saya.” Pernyataan ini menyoroti fakta bahwa pengalaman pribadi kepala daerah dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap kebutuhan warga. Tanpa pernah merasakan kepadatan atau ketidaknyamanan di moda transportasi massal seperti KRL, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami tekanan dan harapan publik terhadap layanan mobilitas perkotaan.
Menurut Bima, kehilangan sense atau kepekaan terhadap realitas perjalanan warga dapat berdampak pada kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan sebenarnya. Ia menambahkan, “Padahal, kata dia, masyarakat sangat mendambakan perbaikan layanan mobilitas perkotaan.” Ketidaktahuan ini dapat menghasilkan kebijakan yang terfokus pada aspek teknis atau administratif, tanpa memperhatikan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pengguna.
Kendala Kepala Daerah di Kota‑Kota Kecil
Bima juga menyinggung tantangan khusus di kota-kota kecil, di mana infrastruktur transportasi seringkali kurang berkembang. Ia menggambarkan rasa “berdesakan” di moda transportasi massal dengan perbandingan yang hidup: “seperti digencet di kaleng sarden, seperti cendol gitu ya, di KRL pergi, maka akan merasakan betapa dahaga warga atas urban mobility begitu mendesak.” Pengalaman ini menegaskan bahwa kebutuhan mobilitas tidak hanya soal jarak, tetapi juga tentang kenyamanan, kecepatan, dan biaya.
Di kota kecil, kepala daerah seringkali menghadapi keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Tanpa pengalaman pribadi menggunakan angkutan umum, mereka mungkin tidak menyadari betapa pentingnya perbaikan fasilitas dasar seperti halte, rambu, dan sistem pembayaran yang terintegrasi. Hal ini dapat memperlambat implementasi solusi mobilitas perkotaan yang lebih luas.
Perubahan Tata Kelola: Dari Sektoral ke Terintegrasi
Bima menekankan perlunya perubahan dalam tata kelola kebijakan. Ia menyatakan bahwa “penanganan isu iklim dan mobilitas perkotaan membutuhkan kolaborasi lintas wilayah serta perencanaan tata ruang yang matang.” Dengan demikian, kepala daerah diharapkan tidak lagi terjebak pada pendekatan sektoral yang kaku. Sebaliknya, mereka harus melihat kebijakan mobilitas perkotaan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Ia menegaskan, “Perubahan iklim ini sangat penting untuk didekati dengan tiga perubahan tata kelola, dari sektoral menuju terintegrasi, melampaui batas administrasi menuju batas yang lebih berorientasi pada kawasan.” Pendekatan ini menuntut kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Hanya dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi dapat selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi.
Peran Mobilitas Perkotaan dalam Peningkatan Kualitas Hidup
Mobilitas perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan memiliki dampak positif pada kualitas hidup warga. Ketika kepala daerah memahami betapa pentingnya layanan transportasi massal, mereka dapat memprioritaskan investasi pada infrastruktur yang mendukung. Ini termasuk peningkatan kapasitas KRL, penyediaan jalur sepeda, dan pengembangan sistem pembayaran digital yang mudah diakses.
Dengan meningkatkan kualitas mobilitas perkotaan, kota-kota kecil dapat menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Hal ini tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengurangan polusi udara dan peningkatan aktivitas fisik.
Kesimpulan: Mendorong Kepala Daerah Menuju Kebijakan Berbasis Pengalaman
Bima Arya mengajak kepala daerah untuk lebih mencermati kebutuhan warga melalui pengalaman langsung. Dengan memahami “sensasi berdesakan” di moda transportasi, mereka dapat merancang kebijakan mobilitas perkotaan yang lebih responsif. Perubahan tata kelola yang terintegrasi dan kolaboratif menjadi kunci untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
Melalui diskusi ini, diharapkan kepala daerah di kota-kota kecil akan lebih proaktif dalam mengimplementasikan solusi mobilitas perkotaan yang inovatif dan inklusif. Dengan demikian, kebutuhan warga akan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau dapat terwujud, sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260916131230-92-1404562/bima-arya-sayangkan-banyak-kepala-daerah-tak-pernah-naik-angkutan-umum, without altering the facts of the original article.
