Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menyoroti kontroversi seputar pembangunan data center AI BDx di kawasan Waduk Jatiluhur. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut tidak boleh dilanjutkan sebelum semua persyaratan lingkungan terpenuhi, khususnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Perhatian Bupati Purwakarta terhadap Proyek Data Center AI BDx
Saepul Bahri Binzein, yang lebih dikenal dengan panggilan Om Zein, mengungkapkan keprihatinannya pada pertemuan dengan pihak berwenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Ia menyatakan bahwa pembangunan pusat data AI BDx di Waduk Jatiluhur masih menunggu dokumen AMDAL yang lengkap. Menurutnya, dokumen tersebut harus terlebih dahulu dikaji untuk memastikan dampak pembangunan dan operasional pusat data terhadap lingkungan setempat.
Binzein menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta saat ini masih menunggu konsultan AMDAL dari BDx untuk melakukan pembahasan dokumen tersebut. “AMDAL-nya urusin dulu. Setelah AMDAL-nya diurusin, PBG-nya urusin. Kita bisa kelihatan bahwa itu dampaknya serius atau tidak nanti dari pembahasan AMDAL. Karena AMDAL-nya belum dibahas, jadi kita masih nunggu konsultan AMDAL yang dari BDx,” kata Bupati Purwakarta kepada pihak media pada Rabu (30/9/2026).
Selain AMDAL, Bupati Purwakarta menegaskan bahwa pembangunan pusat data tersebut juga memerlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, penyelesaian dokumen dan kajian tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menentukan langkah lebih lanjut terkait pembangunan. Bupati juga mengungkapkan bahwa informasi mengenai nilai investasi BDx yang diketahuinya sejauh ini masih berupa keterangan lisan. Ia menyebut, nilai investasi untuk satu gedung pusat data belum dapat dipastikan secara pasti.
Proses Penyusunan AMDAL dan PBG
Proses penyusunan AMDAL diharapkan dapat mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap ekosistem Waduk Jatiluhur, termasuk risiko pencemaran air, perubahan habitat, dan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. PBG, di sisi lain, berfokus pada aspek teknis dan struktural bangunan, termasuk kepatuhan terhadap standar keamanan dan tata ruang wilayah.
Bupati Purwakarta menekankan bahwa kedua dokumen ini tidak dapat dipisahkan. “Kita tidak bisa memisahkan AMDAL dan PBG. Keduanya harus diselesaikan secara bersamaan untuk memastikan bahwa proyek ini tidak menimbulkan kerugian lingkungan maupun sosial,” ujar Bupati dalam wawancara. Ia menegaskan bahwa proses ini harus transparan dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat setempat dan lembaga lingkungan.
Implikasi bagi Pembangunan Infrastruktur di Purwakarta
Kontroversi ini menyoroti pentingnya integritas lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Jika AMDAL tidak diselesaikan, proyek dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti degradasi kualitas air waduk, kerusakan habitat satwa, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, kegagalan memenuhi persyaratan PBG dapat menimbulkan risiko keselamatan bangunan dan potensi litigasi hukum.
Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan. Pembangunan data center AI BDx juga dapat memicu perubahan struktural pada jaringan energi dan telekomunikasi di Purwakarta. Tanpa persetujuan PBG, infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, sistem pendingin, dan jaringan fiber optik mungkin tidak dapat diimplementasikan dengan aman dan efisien.
Reaksi Masyarakat dan Stakeholder Lainnya
Masyarakat sekitar Waduk Jatiluhur menyuarakan kekhawatiran mereka terkait potensi dampak lingkungan. Beberapa kelompok lingkungan mengharapkan proses AMDAL dapat dilakukan secara publik agar transparansi dan akuntabilitas terjaga. Sementara itu, pihak BDx menegaskan komitmen mereka terhadap kepatuhan lingkungan dan keamanan proyek.
Di tingkat kabupaten, pemerintah Purwakarta berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan pengembangan teknologi dan perlindungan lingkungan. Bupati Purwakarta menegaskan bahwa keputusan akhir akan didasarkan pada hasil kajian AMDAL dan PBG, serta masukan dari masyarakat dan lembaga terkait.
Langkah Selanjutnya untuk Penyelesaian Proyek
Untuk memastikan proyek tidak tertunda, Bupati Purwakarta menyerukan kecepatan dalam penyelesaian dokumen AMDAL dan PBG. Ia mengajak konsultan BDx dan pihak terkait untuk segera menyelesaikan kajian lingkungan dan teknis. “Kita harus segera menyelesaikan AMDAL dan PBG agar proyek tidak tertunda. Tanpa penyelesaian dokumen ini, proyek tidak akan dapat dilanjutkan,” ujar Bupati dalam pernyataan resmi.
Selain itu, Bupati juga menyarankan agar pihak BDx dapat menyediakan data investasi secara tertulis dan transparan. Hal ini penting untuk memberikan gambaran jelas mengenai skala dan dampak ekonomi dari proyek tersebut, serta memastikan bahwa investasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Purwakarta.
Kesimpulan dan Prospek Masa Depan
Kontroversi pembangunan data center AI BDx di Waduk Jatiluhur menegaskan pentingnya proses lingkungan yang komprehensif sebelum proyek dilanjutkan. Bupati Purwakarta menekankan bahwa AMDAL dan PBG merupakan kunci utama dalam memastikan proyek ini tidak menimbulkan kerugian lingkungan maupun sosial. Dengan penyelesaian dokumen tersebut, Purwakarta dapat melangkah maju dalam pengembangan teknologi sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan setempat.
Semoga membantu dalam memahami dinamika proyek dan peran penting Bupati Purwakarta dalam menjaga kepatuhan lingkungan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/purwakarta/1185790/bupati-purwakarta-bicara-data-center-ai-bdx-di-jatiluhur-amdal-belum-dibahas-pbg-harus-diurus, without altering the facts of the original article.
