Transportasi Umum vs Ojek Online di Era Otonom: Siapa yang Bakal Menang Taruhan?
KompetitifRibuan buruh dari berbagai serikat pekerja dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis, 9 Juli 2026. Mereka menuntut pemerintah menghapus pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) serta sejumlah pungutan pajak lainnya yang dinilai membebani pekerja. Aksi tersebut diperkirakan diikuti sekitar 1.000 hingga 1.500 buruh dari wilayah Jabodetabek yang berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, Serikat Pekerja Nasional, serta sejumlah organisasi serikat pekerja lainnya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga disebut akan bergabung dalam aksi tersebut.
Tuntutan Buruh dan Rencana Aksi
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan sejumlah serikat pekerja lainnya berencana mengadakan aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, untuk menghapus pajak JHT yang dinilai tidak adil. Said Iqbal, enasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, menyampaikan bahwa tuntutan ini didasarkan pada keadilan, karena banyak pekerja yang berpotensi mengalami pajak berganda.
Momen Penentu di Menit Akhir
Aksi unjuk rasa ini akan menjadi momen penting dalam menentukan nasib pajak JHT. Buruh menuntut pajak JHT sebesar nol persen. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah menghapus pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), pajak pesangon, serta berbagai pungutan pajak yang berkaitan dengan manfaat program jaminan sosial, termasuk manfaat pensiun.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Tuntutan penghapusan pajak JHT memiliki dampak signifikan bagi pekerja. Jika tuntutan ini dikabulkan, maka pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan keringanan pajak yang signifikan. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, jika tuntutan ini tidak dikabulkan, maka aksi demonstrasi besar-besaran akan terus berlanjut.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Dalam waktu dekat, pemerintah diharapkan dapat menanggapi tuntutan buruh dan melakukan perubahan pada sistem pajak JHT. Buruh berharap pemerintah dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh pekerja dan memberikan solusi yang efektif. Jalan panjang masih harus ditempuh untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja. Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan serikat pekerja untuk menemukan solusi yang tepat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://economy.okezone.com/read/2026/07/07/320/3228678/buruh-geruduk-kantor-purbaya-tuntut-pajak-jht-dihapus, without altering the facts of the original article.
