Di dalam sistem hukum pidana modern, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) menempati posisi yang sangat fundamental. Salah satu tonggak paling revolusioner dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia adalah masuknya mekanisme pengujian status tersangka ke dalam ranah praperadilan. Dahulu, aparat penegak hukum memiliki kewenangan mutlak untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bisa diuji secara objektif sebelum masuk ke persidangan pokok perkara.
Namun, dinamika hukum berubah drastis setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting yang memperluas objek praperadilan. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana praperadilan berfungsi menguji keabsahan status tersangka melalui berbagai contoh kasus praperadilan nyata yang pernah mencuri perhatian publik di Indonesia.
1. Tonggak Sejarah: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
Sebelum tahun 2015, berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), objek praperadilan sangat terbatas hanya pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi. Penetapan status tersangka belum menjadi objek yang bisa digugat.
Titik balik terjadi ketika uji materi (judicial review) diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait kasus bioremediasi fiktif. Melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Mahkamah memutuskan bahwa frasa dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
Sejak saat itulah, praperadilan bertransformasi menjadi “senjata ampuh” bagi masyarakat atau tokoh publik untuk menguji apakah penyidik benar-benar mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sebelum menyandang statuskan seseorang sebagai tersangka.
2. Deretan Contoh Kasus Praperadilan Populer yang Menguji Status Tersangka
Dalam praktiknya, berbagai kasus hukum tingkat tinggi maupun perkara daerah kerap diwarnai dengan pengajuan permohonan praperadilan. Berikut adalah beberapa contoh kasus ikonik yang memperlihatkan bagaimana pengadilan menguji keabsahan penetapan tersangka:
A. Kasus Mantan Wamenkumham Eddy Hiariej (2024)
Salah satu contoh kasus yang menyita perhatian luas terjadi pada awal tahun 2024. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Eddy Hiariej, mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan status tersangkanya yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Pertimbangan Hakim: Hakim Tunggal di PN Jaksel menilai bahwa penetapan tersangka oleh KPK terhadap pemohon tidak memenuhi prosedur formil yang memadai atau kurang kuat dalam hal pemenuhan alat bukti permulaan pada tahap penyidikan awal sebelum pemeriksaan substansi perkara.
- Hasil Putusan: Hakim mengabulkan permohonan praperadilan tersebut dan menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap yang bersangkutan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kasus ini menjadi preseden penting bagaimana lembaga antirasuah pun harus sangat patuh pada prosedur formil KUHAP.
B. Kasus Perkara Korupsi Dana Bansos di Daerah (Yurisprudensi Terbaru)
Praperadilan tidak hanya terjadi di tingkat pusat melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga di berbagai daerah. Sebagai contoh, dalam dinamika peradilan yang melibatkan penegak hukum di daerah, permohonan praperadilan kerap dikabulkan tatkala hakim menemukan bahwa penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah atau cacat administrasi formil.
- Apabila hakim menemukan bahwa proses penyelidikan melompat langsung tanpa prosedur yang akuntabel, maka status tersangka dinyatakan batal demi hukum, dan instansi penyidik diwajibkan memulihkan harkat serta martabat pemohon.
3. Apa Saja Indikator yang Diuji Hakim dalam Kasus Penetapan Tersangka?
Ketika sebuah permohonan praperadilan atas status tersangka didaftarkan, Hakim Tunggal tidak akan masuk memeriksa pokok perkara (apakah terdakwa benar-benar mengambil uang atau melakukan perbuatan pidana tersebut). Fokus pemeriksaan murni berkutat pada aspek formil dengan indikator berikut:
- Keberadaan Minimal Dua Alat Bukti yang Sah: Sesuai Putusan MK, penyidik wajib menunjukkan minimal dua alat bukti yang sah (pasal 184 KUHAP) sebelum atau pada saat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jika penyidik hanya mengandalkan satu alat bukti atau asumsi semata, maka status tersangka berpotensi besar dinyatakan tidak sah oleh hakim.
- Prosedur Penyelidikan yang Sah: Penetapan tersangka harus didahului oleh proses penyelidikan yang menemukan peristiwa pidana. Jika tidak ada peristiwa pidana yang ditemukan, status hukum otomatis cacat secara formil.
- Aspek Abuse of Power (Penyalahgunaan Wewenang): Hakim juga menguji apakah penetapan tersangka dilakukan secara objektif atau dilandasi oleh itikad buruk, unsur kesewenang-wenangan, atau kriminalisasi.
4. Dampak Hukum Jika Permohonan Praperadilan Dikabulkan
Ketika pemohon memenangkan sidang praperadilan dan hakim menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, implikasi hukum yang timbul antara lain:
- Status Tersangka Gugur: Status hukum sebagai tersangka melekat pada diri pemohon resmi dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.
- Pemulihan Hak dan Rehabilitasi: Pemohon berhak mendapatkan rehabilitasi nama baik, serta pemulihan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
- Apakah Polisi Bisa Menetapkan Tersangka Lagi? Secara hukum acara, jika di kemudian hari penyidik berhasil melengkapi kekurangan alat bukti atau menemukan alat bukti baru (novum) yang sah secara hukum, instansi penegak hukum secara doktriner masih dimungkinkan melakukan penyidikan ulang, namun dengan catatan harus memenuhi standar formil yang ketat.
Kesimpulan
Contoh-contoh kasus praperadilan di atas membuktikan bahwa lembaga ini berfungsi secara nyata sebagai instrumen korektif dan benteng perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dengan adanya perluasan objek praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, warga negara terlindungi dari potensi tindakan sewenang-wenang atau kriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Praperadilan memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum pidana harus selalu berjalan di atas rel prosedur yang adil, transparan, dan akuntabel.
penulis : erviani