Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat implementasi Coretax sebagai tulang punggung reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem yang mulai beroperasi penuh pada 2025 ini kini terhubung dengan berbagai sistem milik pemerintah maupun lembaga lain, termasuk perbankan, PLN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Coretax menjadi mesin utama dalam reformasi administrasi perpajakan yang telah berjalan sejak 2018.
Interoperabilitas Coretax
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, Coretax dirancang sebagai sistem terintegrasi yang mampu menghubungkan layanan perpajakan, pengolahan data, hingga manajemen kepatuhan dalam satu platform. Sistem tersebut juga dinilai mampu menangkap berbagai data transaksi ekonomi digital dan aktivitas ekonomi yang sebelumnya sulit terpantau. Interoperabilitas Coretax tidak hanya mencakup sistem internal Kementerian Keuangan seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), sistem lelang, sistem whistleblowing, hingga sistem perbendaharaan negara.
Keterhubungan juga diperluas ke berbagai sistem eksternal, termasuk integrasi dengan OSS, sistem OJK, sistem Peruri, serta sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Integrasi tersebut juga mencakup sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilakukan secara online dan real-time dengan Dukcapil.
Mengapa Coretax Penting?
Menurut Bimo, digitalisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya jumlah wajib pajak dan semakin kompleksnya transaksi ekonomi di era digital. Coretax menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai enabler utama, atau mesin utama, dari proses reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan.
Dampak Coretax
DJP juga memanfaatkan data dari berbagai sumber untuk menguji kewajaran pelaporan pajak wajib pajak. Data konsumsi listrik dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kesesuaian antara kemampuan ekonomi seseorang dengan pajak yang dibayarkan. Jika terdapat rumah dengan konsumsi listrik tinggi tetapi pajak yang dibayarkan relatif kecil, data tersebut dapat menjadi bahan analisis lebih lanjut.
Melalui integrasi berbagai sumber data tersebut, DJP berharap pengawasan dan kepatuhan perpajakan dapat semakin meningkat. keberhasilan implementasi Coretax tidak terlepas dari sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga yang mendukung pengembangan ekosistem perpajakan digital nasional.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Dengan implementasi Coretax, DJP dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perpajakan. Oleh karena itu, DJP akan terus memperkuat implementasi Coretax dan meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan reformasi administrasi perpajakan.
