Cuti Melahirkan Bikin Heboh, Wali Kota Jepang Diterpa Kontroversi

Cuti Melahirkan Bikin Heboh, Wali Kota Jepang Diterpa Kontroversi

Wali kota perempuan termuda di Jepang, Shoko Kawata, menjadi sorotan nasional setelah mengumumkan rencananya untuk mengambil cuti melahirkan. Keputusan ini memicu pro dan kontra di masyarakat, dengan sebagian pihak menilai bahwa Kawata telah melakukan langkah yang bertanggung jawab, sementara yang lain mengkritiknya sebagai tindakan yang “tidak bertanggung jawab”.

Wali kota berusia 35 tahun itu akan menjadi wali kota pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan. Ia memaparkan rencananya tersebut dalam sebuah konferensi pers pada Mei lalu, dengan menyatakan akan mengambil rehat dua bulan sebelum dan dua bulan setelah hari perkiraan lahir pada pertengahan September. Meskipun belum ada kerangka hukum yang mengatur hak cuti melahirkan bagi pejabat daerah hasil pemilu, Kawata tidak akan mengambil cuti secara resmi. Sebagai gantinya, ia mendelegasikan wewenang kepada tangan kanannya, seorang pria bernama Shigeto Nose, untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas sementara.

Apa yang Terjadi?

Kawata mengumumkan rencananya untuk mengambil cuti melahirkan pada Mei lalu. Ia akan menjadi wali kota pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan. Reaksi masyarakat terhadap keputusan ini sangat beragam. Sebagian pihak menilai bahwa menjalani kehamilan dan melahirkan adalah hal yang berat, dan Kawata telah melakukan langkah yang terbaik. Salah satu opini menyebut bahwa masyarakat Jepang selama ini telah gagal membangun sistem yang ramah terhadap perempuan hamil.

Namun, para kritikus berargumen bahwa meninggalkan tugas publik adalah tindakan yang “tidak bertanggung jawab”. Mereka menilai jika ia ingin hamil, “ia seharusnya melakukan hal itu sebelum menjabat”. Salah satu komentar bahkan menegaskan bahwa pejabat tinggi yang ingin mengambil cuti panjang “seharusnya mengundurkan diri”. Sementara yang lain mendesak agar gaji pejabat yang bersangkutan dipotong selama masa cuti melahirkan.

Mengapa dan Dampak

Keputusan Kawata untuk mengambil cuti melahirkan memicu perdebatan nasional tentang hak cuti melahirkan bagi pejabat publik. Kawata menepis berbagai kritik itu dengan menegaskan secara bangga bahwa ia menikmati pekerjaannya, dan meyakini bahwa saat inilah waktu yang tepat baginya untuk memiliki anak dan membangun keluarga. “Jika kita mengkritik politisi yang mengambil cuti melahirkan, itu berarti kita secara efektif mengeksklusi seluruh perempuan berusia 20-an hingga 40-an—perempuan yang berada dalam usia subur—dari jabatan publik,” katanya.

Keputusan ini juga memiliki dampak pada roda pemerintahan di kota tersebut. Shinji Ishimaru, mantan wali kota Akitakata di Prefektur Hiroshima, menilai bahwa persoalan mendasar yang sebenarnya adalah bagaimana memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal selama masa cuti melahirkan. Melalui kanal YouTube-nya, ia mengindikasikan bahwa masyarakat pada dasarnya sepakat bahwa cuti melahirkan adalah hal yang positif. Namun, ia berharap kasus itu dapat memantik diskusi yang konstruktif untuk menemukan solusi agar tugas-tugas kedinasan di tingkat daerah tidak terganggu.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Keputusan Kawata untuk mengambil cuti melahirkan merupakan langkah yang berani dan dapat menjadi contoh bagi perempuan lain yang ingin terjun ke dunia politik. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa hak cuti melahirkan bagi pejabat publik dapat diimplementasikan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa keputusan ini dapat menjadi titik awal untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya hak cuti melahirkan bagi perempuan di Jepang.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly9xrq81z1o?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.