**DJP Tegaskan Tak Ada Babinsa Buru Pajak, Begini Penjelasan yang Dikemukakan** DJP menegaskan bahwa informasi tentang Babinsa yang buru pajak tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Menurut Kanwil DJP Kalselteng, Moch Luqman Hakim, surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tidak merupakan kebijakan baru yang memperluas kewenangan aparat kewilayahan dalam kegiatan perpajakan. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pada hari ini, DJP menegaskan bahwa informasi tentang Babinsa yang buru pajak tidak benar. Menurut Kanwil DJP Kalselteng, Moch Luqman Hakim, surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tidak merupakan kebijakan baru yang memperluas kewenangan aparat kewilayahan dalam kegiatan perpajakan. “Surat edaran tersebut diterbitkan untuk menyempurnakan tata cara kerja sama yang telah berjalan selama ini agar lebih seragam, efektif, dan terdokumentasi dengan baik,” jelas Luqman. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Fakta-fakta berikut menunjukkan bahwa DJP tidak memperluas kewenangan aparat kewilayahan dalam kegiatan perpajakan: * Surat edaran tersebut tidak memberikan kewenangan baru berupa akses terhadap data pribadi masyarakat atau pelaksanaan tindakan pemeriksaan oleh aparat kewilayahan. * Keterlibatan aparat kewilayahan hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. * Seluruh kegiatan administrasi perpajakan tetap dilaksanakan pegawai DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Dalam kesimpulan, DJP menegaskan bahwa informasi tentang Babinsa yang buru pajak tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. DJP juga menegaskan bahwa keterlibatan aparat kewilayahan hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. DJP juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan kepatuhan sukarela wajib pajak, DJP terus berkomitmen menghadirkan administrasi perpajakan yang modern, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi. Fokus kami adalah meningkatkan kualitas data dan kepatuhan sukarela wajib pajak, bukan memperluas pemeriksaan. DJP mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan untuk memperoleh informasi resmi mengenai kebijakan dan layanan perpajakan dapat diperoleh melalui laman www.pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP, kantor pajak terdekat, atau layanan Kring Pajak 1500200.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://banjarmasin.tribunnews.com/bisnis/1369605/djp-tegaskan-tak-ada-babinsa-buru-pajak-begini-penjelasannya, without altering the facts of the original article.
