DPRD Klungkung menyoroti anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung dan menginginkan fokus pada proyek produktif. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Klungkung, Kamis (16/7/2026). Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, dan dihadiri Bupati Made Satria. DPRD Klungkung menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025, namun dengan sejumlah catatan strategis.
Pengesahan dengan Catatan Strategis
Seluruh fraksi DPRD Klungkung menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, namun dengan catatan strategis yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, I Wayan Suarta, menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut. Namun, fraksi ini meminta pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memperbaiki infrastruktur jalan, listrik, dan air di Nusa Penida, mengatasi kelangkaan BBM, serta mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial.
Optimalisasi PAD dan Pengurangan Belanja Seremonial
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Wayan Sukarmi, meminta anggaran lebih diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, digitalisasi pelayanan, serta penguatan pengawasan terhadap pajak dan retribusi daerah. Fraksi Partai Golkar juga memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan PAD dengan melakukan pendataan objek dan subjek pajak secara komprehensif, memperkuat sistem pengawasan digital penerimaan pajak, hingga menggali potensi retribusi baru.
Mengapa Fokus pada Proyek Produktif?
Fokus pada proyek produktif ini penting karena keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu, kegiatan yang bersifat seremonial sedapat mungkin dikurangi sehingga tidak terlalu membebani APBD. Selain itu, proyek produktif dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan proyek produktif dan mengurangi kegiatan yang tidak produktif.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Kedekapan ini berarti bahwa pemerintah daerah harus lebih fokus pada proyek produktif dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial. Selain itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan PAD melalui inovasi, digitalisasi pelayanan, serta penguatan pengawasan terhadap pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Jalan panjang yang masih harus ditempuh oleh pemerintah daerah Klungkung adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan fokus pada proyek produktif dan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran dan memprioritaskan proyek produktif.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://bali.tribunnews.com/klungkung/601459/sepakati-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-klungkung-2025-dprd-minta-pemkab-kurangi-seremonial, without altering the facts of the original article.
