**DPRD Tanah Laut Siap Jadi Penghubung untuk Mengatasi Masalah JKN** **Momen Penentu di Menit Akhir** Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi Kepesertaan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di restoran ternama di kawasan Jalan KH Mansyur, Pelaihari. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada Mei lalu, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemkab Tala Ismail Fahmi SE MT, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin Apt Rinaldi Wibisono Farm, perwakilan Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disnakerind, dan Bapperida. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Rapat tersebut merupakan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menyelesaikan masalah keuangan yang menghambat pelaksanaan Program JKN. Menurut Sekretaris Daerah Pemkab Tala Ismail Fahmi SE MT, proyeksi APBD Tahun 2027 diperkirakan sekitar Rp 1,92 triliun, sedangkan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 2,7 triliun. Pada Perubahan APBD 2026, ruang fiskal yang tersedia hanya sekitar Rp 49 miliar, dengan sekitar Rp 12 miliar yang dapat dialokasikan untuk mendukung Program JKN setelah berbagai kewajiban daerah dipenuhi. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Latar belakang kejadian ini penting karena Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan Program JKN. Jika tidak, maka akan berujung pada gagal bayar di akhir tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus bekerja sama dengan DPRD, BPJS Kesehatan, dan seluruh organisasi perangkat daerah untuk mencari solusi yang tidak hanya berpihak kepada masyarakat, tetapi juga realistis terhadap kondisi keuangan daerah. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** DPRD Tanah Laut siap menjalankan peran sebagai penghubung untuk mengatasi masalah JKN. Melalui forum ini, DPRD diharapkan dapat mengawal lahirnya kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan JKN sekaligus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Sekda Ismail Fahmi SE MT berharap pembahasan yang melibatkan DPRD, BPJS Kesehatan, dan seluruh organisasi perangkat daerah dapat melahirkan solusi yang tidak hanya berpihak kepada masyarakat, tetapi juga realistis terhadap kondisi keuangan daerah.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://banjarmasin.tribunnews.com/kalsel/1370638/dprd-ambil-peran-cari-jalan-tengah-agar-program-jkn-di-tanah-laut-tetap-berjalan, without altering the facts of the original article.
