**Drama: Posyandu di Bali Mengubah Nama, Menggantikan Identitas dengan Nama Banjar** **Pembuka** Posyandu di Bali akan mengubah nama mereka, menggantikan identitas dengan nama banjar. Langkah ini diambil untuk mempermudah alur pemetaan, pembinaan, hingga pemantauan program kerja di seluruh kabupaten/kota. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mengusulkan standarisasi penamaan Posyandu agar disesuaikan dengan wilayah banjar masing-masing. **Momen Penentu di Menit Akhir** Di sela agenda Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali Membina dan Berbagi ke-14 Tahun 2026, yang berlangsung di Kabupaten Badung, Selasa 4 Agustus 2026, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menyampaikan gagasan ini. Gagasan ini dipaparkan di sela kegiatan interaksi dan pembinaan kader di dua lokasi, yakni Desa Adat Tangeb (Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi) dan Desa Selat (Kecamatan Abiansemal). **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Ny. Putri Koster menegaskan, “Untuk ke depan, mengingat jumlah Posyandu di Bali sangat banyak, saya ingin seluruh Posyandu di masing-masing banjar diberi nama sesuai nama banjarnya sendiri, lengkap dengan nama desa atau kelurahan serta kecamatannya. Hal ini akan memudahkan pemetaan dan penataan Posyandu di seluruh Bali.” Penerapan nama berbasis wilayah administrasi dinilai mampu menegaskan identitas tiap unit Posyandu. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Dengan penyeragaman ini, koordinasi lintas jenjang mulai dari tingkatan banjar, desa/kelurahan, kecamatan, hingga provinsi diharapkan berjalan lebih efektif. Data pelayanan yang terintegrasi memudahkan pemerintah mendeteksi wilayah yang membutuhkan intervensi mendesak, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih presisi. Selain itu, kader Posyandu dituntut mengambil peran lebih luas. Selain menjalankan fungsi pelayanan rutin, mereka diarahkan menjadi penyerap aspirasi warga yang aktif mendokumentasikan isu sosial di lapangan untuk diteruskan ke tingkat desa atau kepala wilayah. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Langkah ini memfungsikan Posyandu sebagai jembatan komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah. Inisiatif ini disambut positif oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Badung, Ny. Rasniathi Adi Arnawa. Ia menilai kehadiran tim provinsi membawa dorongan moral sekaligus memperkuat kelembagaan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan publik yang responsif. Pada kesempatan yang sama, Pengarah Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menjelaskan transformasi peran Posyandu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Posyandu kini menerapkan Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang melingkupi sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, serta sosial. Pendekatan pelayanan pun kini mencakup seluruh siklus hidup warga, mulai dari balita, remaja, hingga lansia. Posyandu di Bali akan mengubah nama mereka, menggantikan identitas dengan nama banjar. Langkah ini diambil untuk mempermudah alur pemetaan, pembinaan, hingga pemantauan program kerja di seluruh kabupaten/kota. Dengan penyeragaman ini, koordinasi lintas jenjang mulai dari tingkatan banjar, desa/kelurahan, kecamatan, hingga provinsi diharapkan berjalan lebih efektif. Data pelayanan yang terintegrasi memudahkan pemerintah mendeteksi wilayah yang membutuhkan intervensi mendesak, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih presisi.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://bali.tribunnews.com/bali/602625/posyandu-di-bali-bakal-ganti-nama-sesuai-banjar-ini-alasannya, without altering the facts of the original article.
