Berita Hari Ini – 02 Mei 2026 | Ketua Yayasan Daycare Little Aresha, Diyah Kusumastuti, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa ia merupakan seorang eks napi korupsi yang kini terjerat kasus dugaan kekerasan terhadap anak di fasilitas penitipan yang ia kelola di Yogyakarta.
Pada Jumat (24/4/2026), tim kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penggerebekan di Daycare Little Aresha, sebuah tempat penitipan anak yang berlokasi di Kota Jogjakarta. Penggerebekan tersebut dipicu oleh laporan dugaan penyiksaan bayi dan balita yang dilakukan oleh sejumlah staf, termasuk pemilik yayasan. Saat proses penyelidikan berlangsung, informasi tentang masa lalu Diyah Kusumastuti muncul dan menyebar luas di media sosial.
Rekam Jejak Korupsi Sebelumnya
Menurut data yang dihimpun dari berkas pengadilan, Diyah Kusumastuti pernah terjerat dalam kasus korupsi yang melibatkan proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis hukuman tiga tahun penjara beserta denda yang signifikan. Ia dinyatakan bersalah karena menerima suap dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Setelah menjalani sebagian masa hukuman, diyah memperoleh pembebasan bersyarat pada akhir 2024. Namun, catatan kriminal tersebut tetap tercatat dalam sistem kepolisian dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan kasus kekerasan anak yang sedang berlangsung.
Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha
Penggerebekan mengungkapkan bahwa sejumlah anak, diperkirakan sebanyak 53 korban, mengalami luka fisik dan psikologis. Beberapa saksi melaporkan bahwa anak-anak dipaksa berbaring dalam posisi tidak wajar dan mengalami pemukulan ringan. Pihak berwenang mencatat bahwa tindakan ini terjadi selama beberapa bulan terakhir, namun sebagian besar korban belum melaporkan secara resmi karena takut akan reperkusi.
Irjen Anggoro Sukartono, Kapolda DIY, menyatakan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal namun telah mengidentifikasi tiga unit kepolisian (Polsek) yang masing-masing bertanggung jawab atas pengawasan terhadap para tersangka perempuan. “Kesehatan para tersangka menjadi prioritas, namun kami tidak akan mengabaikan proses hukum yang harus dijalankan secara adil,” ujar Anggoro dalam konferensi pers pada Senin (1/5/2026).
Langkah-Langkah Penanganan
- Pengawasan intensif oleh Direktorat Profesi dan Pengamanan (Ditpropam) serta Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DIY.
- Pemeriksaan medis terhadap semua tersangka untuk memastikan kondisi kesehatan selama proses penyidikan.
- Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Kesehatan Yogyakarta untuk memberikan bantuan psikologis kepada korban dan keluarga.
- Penutupan sementara semua daycare tidak berizin sebagai bagian dari kebijakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Respons Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan dukungan penuh kepada aparat kepolisian. Gubernur DIY menegaskan komitmennya untuk melindungi hak anak dengan menutup semua fasilitas penitipan yang tidak memiliki izin resmi. “Kami tidak akan menoleransi adanya tempat penitipan anak yang mengabaikan kesejahteraan anak,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta menginstruksikan agar semua yayasan pendidikan nonformal, termasuk daycare, meningkatkan standar keamanan dan transparansi operasional.
Analisis Dampak Sosial dan Hukum
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap pengelola lembaga pendidikan anak usia dini. Keberadaan seorang mantan narapidana korupsi di posisi strategis menyoroti celah dalam proses verifikasi latar belakang calon pengelola. Selain itu, kasus kekerasan ini menambah beban psikologis pada keluarga korban, yang kini harus berurusan dengan trauma dan proses hukum yang panjang.
Dari sisi hukum, diyah Kusumastuti kini menghadapi dua rangkaian perkara: satu terkait korupsi yang pernah dijatuhkan, dan satu lagi terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Jika terbukti bersalah dalam kedua kasus, ia dapat dikenakan hukuman tambahan yang memperpanjang masa penahanan.
Kasus ini juga menjadi panggilan bagi lembaga legislatif untuk memperketat regulasi mengenai pemeriksaan latar belakang pengelola daycare serta meningkatkan sanksi bagi pelanggaran perlindungan anak.
Dengan terus berlangsungnya penyelidikan, publik menantikan hasil akhir yang dapat menegakkan keadilan bagi para korban serta memberikan pelajaran penting bagi seluruh pihak terkait dalam menjaga hak dan keselamatan anak.
