Erick Thohir Resmikan Stasiun Lambuang: BUMN Jadi Motor Penggerak Ekonomi dan Pariwisata Indonesia

Berita Hari Ini – 20 Agustus 2026 | Jakarta, 6 Maret 2024 – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, secara resmi meresmikan Kawasan Kuliner Modern Stasiun Lambuang di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Acara tersebut tidak hanya menandai transformasi bekas stasiun kereta api menjadi pusat kuliner terbesar di wilayah Minangkabau, melainkan juga menjadi panggung bagi pemerintah menegaskan peran strategis BUMN dalam menggerakkan ekonomi, memperkuat industri, dan mendukung pariwisata pasca‑pandemi.

Stasiun Lambuang: Transformasi Kuliner di Bukittinggi

Lokasi yang dulunya merupakan infrastruktur transportasi kini beralih fungsi menjadi destinasi kuliner modern dengan beragam warung makanan tradisional dan kontemporer. Menteri Thohir menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah daerah, DPR, dan BUMN—untuk memastikan proyek ini menjadi magnet wisata. “Semua pihak harus berkolaborasi untuk membangun Kota Bukittinggi, termasuk Pusat Kuliner Stasiun Lambuang,” ujar Thohir di depan para pengusaha, pemilik warung, serta warga setempat.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, dipuji karena berhasil mengubah bangunan bersejarah menjadi ruang publik yang hidup, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menambahkan bahwa proyek ini merupakan bukti nyata percepatan pembangunan Sumatera Barat melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN.

Visi Menteri BUMN: Kolaborasi dan Penguatan Rantai Pasok

Dalam pidatonya, Erick Thohir menguraikan empat faktor kunci yang mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah: keindahan alam, budaya ramah, kuliner khas, serta infrastruktur memadai. Ia menegaskan bahwa BUMN harus menjadi penggerak utama dalam memperkuat rantai nilai, mempercepat hilirisasi produk, serta membuka pasar internasional bagi produk lokal.

Menyoroti peran BUMN di sektor industri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan bahwa BUMN tidak boleh sekadar menjadi pemilik aset, melainkan harus menjadi pembangun kapabilitas nasional. Menperin menekankan pentingnya mengintegrasikan usaha kecil dan menengah (UKM) ke dalam rantai pasok BUMN, memperkuat teknologi, dan mengembangkan talenta yang siap bersaing di era global.

Tantangan dan Inisiatif Penguatan Kapabilitas BUMN

• Hilirisasi dan Diversifikasi Produk: BUMN dituntut memperluas nilai tambah produk, khususnya dalam sektor agrikultura, energi terbarukan, dan manufaktur berteknologi tinggi.
• Kolaborasi dengan UKM: Menggandeng usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjadi pemasok bahan baku dan mitra distribusi, sehingga menciptakan ekosistem industri yang inklusif.
• Pembangunan SDM Patriotik: Program P3MD (Presiden untuk Pemimpin Masa Depan) diharapkan melahirkan pemimpin BUMN yang mampu membaca perubahan geopolitik dan mengantisipasi risiko pasar.
• Penguatan Tata Kelola: Meskipun ada usulan pembentukan Pengadilan Ad Hoc BUMN untuk mengusut kasus korupsi masa lalu, Menteri Hukum menegaskan bahwa mekanisme hukum yang ada sudah memadai, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas internal.

Usulan pengadilan khusus tersebut mencerminkan kekhawatiran publik terhadap akuntabilitas BUMN, namun pemerintah menekankan bahwa reformasi tata kelola harus dilakukan melalui peningkatan pengawasan, audit, dan penerapan standar internasional, bukan melalui lembaga ad‑hoc yang dapat menimbulkan kepentingan politik.

Secara keseluruhan, langkah-langkah konkret seperti pembukaan Stasiun Lambuang, program hilirisasi, serta upaya peningkatan kapabilitas BUMN menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan aset negara sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, DPR, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia maju melalui sinergi BUMN.

Dengan mengedepankan inovasi, kolaborasi, dan penguatan sumber daya manusia, BUMN diharapkan tidak hanya menjadi entitas ekonomi besar, tetapi juga katalisator transformasi sosial‑ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.