Formasi CPNS 2026 Semua Dikhususkan Guru, Tanpa PPPK & P3K PW – Dampak Besar bagi Pendidikan Nasional
Berita Hari Ini – 01 Mei 2026 | Pemerintah pusat mengeluarkan arahan bahwa semua formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2026 akan diusulkan sebagai CPNS, menghilangkan skema PPPK dan P3K PW. Kebijakan ini menimbulkan lonjakan permintaan tenaga pendidik, terutama di daerah‑daerah dengan kekurangan guru yang signifikan.
Formasi CPNS 2026 di Kota Denpasar
Di Denpasar, Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengajukan 326 formasi CPNS, seluruhnya untuk guru. Kebutuhan paling mendesak mencakup 91 guru Bahasa Bali, 89 guru Agama Hindu, dan 41 guru kelas SD. Posisi lain meliputi 27 guru Penjasorkes, 15 guru Agama Islam, 11 guru Matematika, serta kebutuhan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, Inggris, TIK, dan bimbingan konseling.
Penambahan formasi ini dipicu oleh banyaknya guru yang mendekati masa pensiun. Namun, proses rekrutmen tetap harus menunggu persetujuan dari kementerian terkait, karena semua jalur penerimaan guru kini berada di bawah kewenangan pusat.
Formasi CPNS 2026 di Provinsi Sumatera Utara
Di Sumatera Utara, pemerintah provinsi mengusulkan total 9.759 formasi CPNS, dengan lebih dari setengahnya ditujukan untuk guru. Dinas Pendidikan Sumut menuntut 5.060 guru, sementara sektor kesehatan dan transportasi mengajukan masing‑masing 1.100 tenaga kesehatan dan 693 tenaga teknis.
Data per 8 April 2026 menunjukkan terdapat 35.838 ASN di Sumut, dengan 2.268 di antaranya telah mengikuti penilaian kompetensi melalui Assessment Center. Anggaran belanja pegawai masih berada di bawah 30% APBD, memberi ruang fiskal untuk penambahan CPNS baru.
Implikasi Kebijakan Tanpa PPPK & P3K PW
Kebijakan menghapus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan P3K PW (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menegaskan fokus pada pegawai negeri penuh (PNS). Ini berarti rekrutmen guru harus melalui proses seleksi yang lebih ketat, namun sekaligus memberi kepastian karier jangka panjang bagi calon PNS.
Di sisi lain, daerah tidak lagi dapat mempekerjakan tenaga honorer, sehingga tekanan pada formasi CPNS meningkat. Pemerintah daerah harus menyusun usulan yang akurat dan menunggu persetujuan pusat, yang dapat memakan waktu.
Strategi Mengatasi Kekurangan Guru
- Mempercepat proses persetujuan formasi CPNS melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi untuk menyiapkan lulusan yang siap mengisi posisi guru yang kosong.
- Mengoptimalkan program pensiun sukarela bagi guru yang bersedia membantu transisi tenaga pengajar baru.
Dengan semua formasi diusulkan sebagai CPNS, diharapkan kualitas pendidikan meningkat, sekaligus menurunkan tingkat pengangguran terampil di sektor publik.
Kesimpulannya, kebijakan Formasi CPNS 2026 yang meniadakan PPPK dan P3K PW menimbulkan tantangan administratif bagi pemerintah daerah, namun membuka peluang besar bagi tenaga pendidik profesional untuk berkarier sebagai PNS.
