Transformasi Karier Lulusan SMK: Dari Ruang Kelas Menuju Dunia Industri Berpenghasilan Tinggi di Era Digital
KompetitifMembangun Portofolio Sejak SMK: Strategi Efektif Menarik Perhatian Perusahaan Besar dan Meningkatkan Peluang Karier Profesional
KompetitifGaji guru PPPK di Kabupaten Cirebon turun drastis setelah mereka mendapatkan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Alih-alih menikmati peningkatan kesejahteraan, mereka justru mengaku hanya membawa pulang gaji sebesar Rp 271 ribu per bulan setelah dipotong iuran BPJS. Kondisi ini membuat ratusan guru PPPK paruh waktu mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (10/7/2026) sore, untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Kronologi dan Fakta
Menurut Usman, Koordinator Guru PPPK Paruh Waktu Kecamatan Susukan, besaran gaji yang diterima saat ini jauh lebih kecil dibandingkan ketika dirinya dan rekan-rekannya masih berstatus tenaga honorer. Saat masih menjadi honorer, para guru bisa memperoleh penghasilan lebih dari Rp 1 juta setiap bulan yang dibayarkan oleh sekolah. Namun, setelah menjadi PPPK paruh waktu, gaji yang bersumber dari APBD hanya sebesar Rp 300 ribu. “Gaji dari APBD hanya Rp 300 ribu. Setelah dipotong BPJS, yang kami terima tinggal Rp 271 ribu,” ujar Usman usai audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (10/7/2026).
Usman menambahkan bahwa terdapat sekitar 750 guru PPPK paruh waktu yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Cirebon. Sebagian guru memang masih menerima tunjangan profesi sekitar Rp 2 juta per bulan dari pemerintah pusat karena telah memiliki sertifikat pendidik. Namun, menurutnya, tunjangan tersebut merupakan hak profesi dan tidak bisa disamakan dengan gaji yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Mengapa dan Dampak
Kondisi ini terjadi karena pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan anggaran untuk gaji guru PPPK. Namun, Usman berharap pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru PPPK paruh waktu. Menurutnya, kenaikan gaji dan percepatan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu merupakan harapan yang paling mendesak. Para guru juga meminta adanya kebijakan afirmasi apabila kuota pengangkatan PPPK penuh waktu masih terbatas. Mereka mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan guru berdasarkan usia, masa pengabdian, serta yang telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dampak dari kondisi ini adalah para guru PPPK paruh waktu harus menghadapi kesulitan ekonomi. Mereka berharap pemerintah dapat memahami kondisi mereka dan memberikan solusi yang tepat. “Kami berharap pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan kami. Kami ingin dapat hidup layak dan dapat menjalankan tugas kami dengan baik,” ujar Usman.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Para guru PPPK paruh waktu masih harus menempuh jalan panjang untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan. Mereka harus terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan kondisi mereka dan memberikan solusi yang tepat. Dengan demikian, para guru PPPK paruh waktu dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/cirebon/1178178/ironi-pppk-cirebon-status-naik-gaji-guru-malah-turun-rp271-ribu, without altering the facts of the original article.
