**Hana Meuoh, Rakyat Mehmoh dengan Manajemen yang Berbeda** **Membuka** Aceh menghadapi masalah utama dalam tata kelola yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Masalah ini bukan karena kekurangan aturan atau kebijakan, melainkan karena keberanian yang kerap kalah oleh kedekatan. Sistem yang ada, mulai dari syariat, ulama, dayah, Otsus, hingga peraturan pemerintah, semuanya telah kehilangan taji karena dikelola dengan gaya “hana meuoh”. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** 1. Penyakit “hana meuoh” tidak hanya hidup di kantor gubernur, tetapi menjalar dari kantor keuchik hingga kampus, dayah, partai, koperasi, dan BUMG. 2. Aceh mengajarkan peumulia jamee, bukan peumulia titipan. Menjaga awak geutanyoe tidak berarti menjaga kesalahannya. 3. Gejala “hana meuoh” nyata dalam pengadaan proyek. KPK menyoroti bahwa 74 persen atau 7.722 paket pengadaan Pemerintah Aceh menggunakan penunjukan langsung, sedangkan tender hanya 0,92 persen. **Momen Penentu di Menit Akhir** Masalah “hana meuoh” tidak hanya terjadi karena kekurangan keberanian, tetapi juga karena kelemahan dalam memilih dan mengelola lembaga-lembaga. Jabatan dianggap sebagai hareuta peunulang bagi keluarga atau pendukung, bukan sebagai amanah yang harus dipercayakan kepada mereka yang qawiy al-amin. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Jika “hana meuoh” tidak diatasi, maka Aceh akan terus mengalami kecelakaan dalam pengelolaan. Rakyat Aceh akan terus mehmoh, pontang-panting menunggu hasil, sementara pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya terus mengangguk dan menjilat demi harmoni semu. Islam memberi dasar lebih dalam melalui amanah, keadilan, musyawarah, pengawasan, dan kemaslahatan. Amanah harus diberikan kepada yang berhak dan keputusan ditegakkan secara adil. **Tiga Gejala Lainnya** 1. Keuchik enggan menegur kepala dusun yang malas karena masih saudara. 2. Ketua koperasi membiarkan bendahara ceroboh karena kawan seperjuangan. 3. Pimpinan kampus mempertahankan pejabat lemah karena punya “orang belakang”. **Mengapa?** Gejala “hana meuoh” terjadi karena kelemahan dalam memilih dan mengelola lembaga-lembaga. Pemilihan pejabat tidak berdasarkan meritokrasi, melainkan karena lobi dan kedekatan. Sistem ini tidak hanya merugikan pemerintah dan lembaga-lembaga, tetapi juga rakyat Aceh. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Aceh harus mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mengatasi penyakit “hana meuoh”. Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya harus meningkatkan keberanian dalam menolak titipan, menegur yang salah, dan mengganti yang lemah. Selain itu, sistem pemerintahan harus diprivatisasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Hanya dengan demikian, Aceh dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dan meningkatkan kehidupan rakyatnya.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://aceh.tribunnews.com/opini/1034850/manajemen-hana-meuoh-rakyat-mehmoh, without altering the facts of the original article.
