Indonesia Desak Kompensasi Adil untuk Karya Jurnalistik di Era Digital dan AI

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen memperjuangkan kompensasi yang adil bagi karya jurnalistik yang dimanfaatkan oleh platform digital dan penyedia kecerdasan buatan (AI). Hal ini disampaikan Delegasi Republik Indonesia, yang diwakili Kementerian Hukum RI melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, dalam sesi konsultasi UNESCO atas rancangan Guidance on Fair Compensation for News. Rancangan panduan tersebut merupakan dokumen pendamping UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms (2023) dan tengah dikonsultasikan secara global hingga 30 Juli 2026.

Indonesia Desak Kompensasi Adil untuk Karya Jurnalistik di Era Digital dan AI

Pemerintah Indonesia mendesak pentingnya kompensasi adil untuk karya jurnalistik di era digital dan AI. Andry Indrady menyampaikan empat pokok posisi Indonesia dalam sesi diskusi kelompok (breakout session). Pertama, Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang secara tegas mengakui karya jurnalistik sebagai bagian dari objek perlindungan hak cipta.

Pengakuan ini memberikan fondasi hukum bagi jurnalis dan penerbit berita untuk memperoleh nilai ekonomi yang adil atas pemanfaatan karyanya. “Pengakuan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta adalah pernyataan sikap bahwa karya jurnalistik memiliki nilai ekonomi yang harus dihargai, oleh siapa pun yang memanfaatkannya – termasuk platform digital dan pengembang AI,” ujar Andry dalam keterangan resmi, Kamis (9/7).

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Andry juga menyampaikan bahwa diperlukan mekanisme verifikasi (gatekeeper) untuk memastikan bahwa jurnalis dan produk jurnalistik yang karyanya diutilisasi oleh platform maupun AI benar-benar terverifikasi, sehingga manfaat kompensasi tepat sasaran dan tidak mengalir kepada produsen konten yang tidak memenuhi standar jurnalistik.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diposisikan sebagai mesin utama penghimpunan dan pendistribusian royalti (collection and distribution of royalty) bagi produk jurnalistik, dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Keempat, untuk menjamin transparansi dan interoperabilitas, dibutuhkan metadata yang andal (robust) guna menelusuri penggunaan produk-produk jurnalistik oleh platform maupun penyedia AI lintas yurisdiksi.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan demikian, karya jurnalistik dapat terlindungi dan memperoleh nilai ekonomi yang adil di era digital dan AI. “Tanpa metadata yang andal, kita tidak dapat mengetahui karya siapa yang digunakan, di mana, dan seberapa besar nilainya. Transparansi data adalah fondasi dari seluruh mekanisme kompensasi yang adil,” ucap Andry.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi mesin diplomasi multilateral yang lebih kuat bagi Indonesia sekaligus menggalang dukungan seluruh pemangku kepentingan – negara anggota, platform digital, pengembang AI, komunitas pers, masyarakat sipil, dan akademisi – demi ekosistem informasi yang sehat dan berkelanjutan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Rancangan panduan UNESCO tersebut sangat sejalan dengan proposal Indonesia di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) mengenai tata kelola royalti global di lingkungan digital (Global Royalty Governance in the Digital Environment), yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas.

Konvergensi narasi kebijakan antara forum UNESCO dan WIPO ini diharapkan menjadi mesin diplomasi multilateral yang lebih kuat bagi Indonesia sekaligus menggalang dukungan seluruh pemangku kepentingan – negara anggota, platform digital, pengembang AI, komunitas pers, masyarakat sipil, dan akademisi – demi ekosistem informasi yang sehat dan berkelanjutan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260709165332-192-1378830/ri-dorong-kompensasi-karya-jurnalistik-yang-adil-di-era-digital-dan-ai, without altering the facts of the original article.