Inggris Kumpulkan 35 Negara di Tengah Krisis Hormuz: Apa Penyebabnya?

Berita Hari Ini – 06 April 2026 | Ketegangan di Selat Hormuz kembali memuncak setelah Inggris mengumumkan inisiatif diplomatik untuk menggalang dukungan dari 35 negara dalam menghadapi krisis yang kini mengancam jalur perdagangan minyak dunia. Langkah tersebut muncul bersamaan dengan eskalasi militer antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran, serta situasi genting di kalangan awak kapal tanker yang terjebak di perairan Teluk Persia.

Latihan Diplomasi Inggris

Di sebuah konferensi pers di London, Menteri Luar Negeri Inggris menegaskan pentingnya kerja sama multinasional untuk menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Menurutnya, 35 negara – termasuk anggota Uni Eropa, negara‑negara ASEAN, serta beberapa negara non‑barat – telah menyatakan kesediaan mereka untuk berkoordinasi dalam rangka menekan tindakan sepihak yang dapat menutup selat strategis tersebut.

“Kebebasan berlayar adalah hak universal. Kami tidak akan membiarkan satu pihak menguasai jalur yang menyalurkan sekitar 20 % pasokan minyak dunia,” ujar pejabat tersebut. Langkah diplomatik ini menambah tekanan pada Iran dan sekutu‑sekutunya, yang sejak akhir Februari 2026 meningkatkan kontrol militer di wilayah itu.

Kondisi di Darat dan Laut

Konflik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat menimbulkan konsekuensi langsung bagi para pelaut. Salah satu contoh nyata adalah kapal tanker MT Gamsunoro milik Pertamina International Shipping. Kapal tersebut, yang berlayar pada 30 Maret 2026 dengan kecepatan 10‑12 knot menuju Dubai, harus beroperasi dalam lingkungan yang dipenuhi drone rendah dan suara jet tempur di kejauhan. Seorang awak kapal asal Myanmar, yang menyamarkan identitasnya sebagai Hein, mengungkapkan bahwa tidak ada tempat berlindung di dek terbuka; setiap kali ancaman muncul, mereka harus berlari ke dalam badan kapal dan menunggu keputusan apakah menjadi target selanjutnya.

Data dari Kpler menunjukkan penurunan tajam pada lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Dari lebih dari 100 kapal tanker yang biasanya melintas setiap hari, kini hanya tersisa lima hingga enam kapal per hari – penurunan lebih dari 90 %. Sementara itu, Lloyd’s List Intelligence melaporkan bahwa sekitar 200 kapal tanker internasional terdampar di Teluk Persia sejak awal Maret 2026. Sebagian besar kapal tersebut menepi di pelabuhan-pelabuhan aman seperti Fujairah dan Khor Fakkan di Uni Emirat Arab, sementara yang lain tetap berlayar lambat atau menunggu perintah lanjutan.

IRGC dan Kebijakan Baru Selat Hormuz

Komando Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada 6 April 2026 mengumumkan bahwa aturan main di Selat Hormuz tidak akan kembali seperti semula bagi Amerika Serikat dan Israel. Iran menegaskan penerapan biaya transit dalam rial dan melarang kapal‑kapal yang terkait dengan kedua negara tersebut. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap serangan gabungan AS‑Israel pada 28 Februari 2026 yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk tokoh tinggi Iran.

Parlemen Iran bahkan telah menyetujui draf undang‑undang yang memberikan otoritas penuh kepada militer untuk mengendalikan lalu lintas kapal di wilayah tersebut. Undang‑undang ini mencakup pengenaan tarif, pembatasan akses, serta penempatan pasukan militer di titik‑titik strategis Selat Hormuz.

Reaksi Amerika Serikat dan Dampak Ekonomi Global

Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Donald Trump, mengeluarkan ultimatum melalui platform media sosial, mengancam akan menyerang instalasi energi Iran jika selat tidak dibuka. Ancaman tersebut memicu kepanikan di pasar energi global, dengan harga minyak mentah melonjak tajam dan rantai pasokan logistik mengalami gangguan luas.

Blokade Selat Hormuz tidak hanya menimbulkan risiko militer, melainkan juga menimbulkan tekanan pada harga energi, penerbangan internasional, serta arus barang‑barang penting. Negara‑negara yang tergantung pada pasokan minyak dari Teluk Persia kini mencari alternatif jalur transportasi, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Upaya Internasional Mengatasi Krisis

Inisiatif Inggris untuk menggalang dukungan 35 negara menjadi salah satu upaya paling signifikan dalam meredam krisis. Negara‑negara yang terlibat berjanji untuk melakukan patroli bersama, menyediakan bantuan kemanusiaan bagi awak kapal yang terperangkap, serta menegakkan hukum internasional melalui PBB.

Selain diplomasi, beberapa negara NATO mengirimkan kapal perang tambahan ke perairan tersebut untuk menunjukkan kehadiran militer yang bersifat deterensial. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konfrontasi bersenjata langsung antara Iran dan sekutunya dengan pasukan AS‑Israel.

Situasi di Selat Hormuz tetap sangat dinamis. Sementara Inggris berusaha membentuk koalisi internasional, Iran terus memperkuat posisinya di wilayah tersebut. Di sisi lain, para awak kapal tanker seperti Hein hidup dalam ketidakpastian, menunggu keputusan apakah mereka akan diizinkan melanjutkan pelayaran atau harus tetap berlabuh di pelabuhan aman.

Dalam konteks ini, keamanan maritim, stabilitas energi, dan kerjasama diplomatik menjadi tiga pilar utama yang harus dikelola secara bersamaan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut yang dapat mengganggu ekonomi global secara luas.

Kesimpulannya, krisis di Selat Hormuz menuntut respons terkoordinasi dari komunitas internasional. Upaya Inggris menggalang dukungan 35 negara dapat menjadi katalisator untuk memulihkan kebebasan berlayar, melindungi awak kapal, dan menstabilkan pasar energi dunia.