Israel Resmi Lakukan Hukuman Mati bagi Warga Palestina, PBB & Indonesia Serukan Pencabutan Segera
Berita Hari Ini – 02 April 2026 | Parlemen Israel pada Senin (30 Maret 2026) mengesahkan undang‑undang yang mewajibkan hukuman mati bagi warga Palestina yang diadili di pengadilan militer atas tindakan yang dikategorikan sebagai terorisme. RUU tersebut lolos dengan 62 suara mendukung dan 48 suara menolak, dengan dukungan penuh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Eksekusi dijadwalkan berupa gantungan, paling lambat 90 hari setelah putusan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 180 hari.
Undang‑undang ini secara khusus menargetkan warga Palestina yang terbukti membunuh warga Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Meskipun secara teoritis dapat diterapkan pada warga Yahudi Israel yang melakukan kejahatan serupa, dalam praktiknya hampir seluruh kasus yang dijatuhkan hukuman mati adalah terhadap warga Palestina, menciptakan sistem peradilan ganda yang lebih keras dibandingkan pengadilan sipil bagi warga Israel.
Motivasi Politik dan Dukungan Kanan
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben‑Gvir, tokoh utama sayap kanan, mengklaim kebijakan tersebut sebagai penegakan keadilan dan pencegahan terorisme. Dalam unggahan di platform X, Ben‑Gvir menegaskan bahwa langkah ini menandai sejarah baru dalam penegakan hukum Israel. Anggota partai Ben‑Gvir, Limor Son‑Har‑Melech, juga menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan respons terhadap rangkaian serangan, penahanan, dan pembebasan yang dianggapnya tidak adil.
Di sisi lain, Yair Golan dari Partai Demokrat menilai kebijakan itu lebih bersifat politik untuk meningkatkan popularitas partai sayap kanan, dan memperingatkan risiko sanksi internasional bila Israel tetap melanjutkan langkah tersebut.
Reaksi PBB
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, secara tegas meminta Israel mencabut undang‑undang itu, menilai kebijakan tersebut melanggar kewajiban internasional Israel terhadap hak hidup dan proses peradilan yang adil. Türk menyoroti bahwa hukuman mati tidak dapat diselaraskan dengan martabat manusia dan berisiko mengeksekusi orang yang tidak bersalah. Ia menambahkan bahwa diskriminasi terhadap penduduk Palestina dapat menjadi pelanggaran tambahan yang berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, juga mengkritik keras undang‑undang tersebut, menyebutnya “sangat kejam dan diskriminatif.” Dujarric menegaskan posisi PBB yang menentang hukuman mati dalam segala bentuk dan mendesak Israel untuk tidak melaksanakannya.
Respons Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyuarakan keprihatinan mendalam dan menyerukan PBB mengambil langkah tegas. Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan pada 1 April 2026, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa kebijakan Israel melanggar Konvensi Jenewa Keempat serta Kovenan Internasional tentang Hak‑Hak Sipil dan Politik. Indonesia menuntut pencabutan segera undang‑undang tersebut dan menekankan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina serta penetapan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina.
Pernyataan tersebut juga menyoroti dampak kebijakan pada proses perdamaian regional, dengan harapan komunitas internasional dapat menekan Israel agar kembali menghormati norma‑norma hak asasi manusia.
Dampak Regional dan Internasional
Pengesahan hukuman mati ini memicu kecaman luas dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan kelompok hak sipil Israel. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak konstitusional dan berpotensi memperparah ketegangan di wilayah konflik. Selain Indonesia, sejumlah negara Eropa termasuk Jerman dan Spanyol menyatakan keprihatinan mereka, meski tidak semua mengeluarkan sanksi konkret.
Jika PBB atau badan internasional lain memutuskan untuk menerapkan sanksi, Israel dapat menghadapi isolasi diplomatik lebih lanjut, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hubungan ekonomi dan militer dengan sekutu tradisionalnya.
Di sisi keamanan, para analis memperingatkan bahwa kebijakan hukuman mati dapat meningkatkan sentimen anti‑Israel di kalangan penduduk Palestina, berpotensi memicu aksi balasan yang lebih intens. Hal ini berisiko memperpanjang siklus kekerasan yang telah berlangsung lama.
Dengan tekanan internasional yang semakin kuat, masa depan undang‑undang ini masih belum pasti. Pemerintah Israel belum memberikan komentar resmi setelah pemungutan suara, namun pernyataan publik para pendukungnya menegaskan komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Pengawasan internasional dan respons diplomatik akan menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah hukuman mati ini akan diterapkan atau dicabut dalam waktu dekat.
