Kasus dugaan korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan beberapa pihak lainnya terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyelidiki lebih lanjut terkait dengan pembagian kuota haji tambahan yang menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, telah diperiksa oleh penyidik KPK untuk mendalami pengetahuan terkait pembagian kuota haji tambahan tersebut.
Penyidikan KPK Terhadap Hilman Latief
Hilman Latief diperiksa oleh penyidik KPK pada Rabu, 24 Juni 2026, untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses pembagian kuota haji tambahan sebesar 20 ribu yang dibagi menjadi 50:50. Penyidik KPK mengusut pihak-pihak yang berperan dalam proses inisiasi pembagian kuota haji tambahan tersebut. “Apakah hanya dari pihak-pihak Kemenag atau juga ada pihak-pihak dari asosiasi ataupun PIHK lain yang berinisiatif, sehingga tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu itu dibagi 50 persen 50 persen,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
KPK juga menduga Hilman Latief menerima sejumlah uang terkait dengan pembagian kuota haji tambahan periode 2024. Uang tersebut diduga berasal dari biro haji dan umrah yang memperoleh jatah tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu dari Kerajaan Arab Saudi. KPK menduga Hilman menerima uang dari salah satu tersangka baru kasus korupsi kuota haji, yakni Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham. Jumlah uang yang diterima Hilman sebesar US$ 5 ribu dan 16 ribu riyal Arab Saudi.
Mengapa Pembagian Kuota Haji Tambahan Menjadi 50:50?
Pembagian kuota haji tambahan menjadi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus menuai pertanyaan. Pasalnya, kuota haji tambahan mestinya diberikan dengan porsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam pelaksanaannya, kuota haji tambahan justru dibagi rata antara keduanya. “Penyidik mendalami pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20 ribu kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50 persen:50 persen,” kata Budi Prasetyo.
Dampak Kasus Korupsi Kuota Haji
Kasus korupsi kuota haji ini berdampak signifikan pada penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Selain menimbulkan kerugian negara, kasus ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kasus ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah untuk melayani masyarakat dengan baik,” kata seorang pengamat.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi kuota haji ini dan telah menetapkan empat tersangka, termasuk Hilman Latief. Proses penyidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam kasus ini. “KPK berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengembalikan kerugian negara,” kata Budi Prasetyo.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://metro.tempo.co/read/2110262/penyidik-kpk-telusuri-inisiator-pembagian-kuota-haji, without altering the facts of the original article.
