Kebakaran hutan dan karhutla di Gambut Kalimantan membara, korban men
men, suami saya menangis – siapa sebenarnya yang harus disalahkan? Pernyataan ini menggemakan rasa frustasi yang melanda masyarakat Kalimantan Tengah, di mana kebakaran lahan tidak hanya menelan nyawa tetapi juga merusak ekosistem gambut yang vital. Kasus Akhmad Rizani, Ketua Tim Serbu Api Kecamatan (TSAK) Jekan Raya, menjadi contoh tragis bagaimana upaya melindungi hutan dapat berbalik menjadi korban sendiri.
Kerusakan Gambut dan Kebakaran Lahan di Kalimantan Tengah
Gambut di Kalimantan telah menjadi ladang bagi kebakaran hutan yang tak terhitung. Pada tahun ini, kebakaran hutan dan lahan dianggap sebagai salah satu yang terparah dalam lebih dari satu dekade. Ratusan ribu hektare lahan terbakar, menimbulkan kerugian materi dan menelan nyawa. Kebakaran ini tidak hanya mengancam habitat satwa liar, tetapi juga memicu pemanasan global melalui pelepasan karbon yang masif.
Di tengah kerusuhan ini, telunjuk pun mengarah kepada pemerintah. Pemerintah dinilai gagal memitigasi karhutla, salah satu penyebab utama kebakaran gambut. Kebijakan yang menandai pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada akhir 2024 menambah ketidakpuasan. Tugas memulihkan gambut yang rusak akibat kebakaran dilimpahkan ke kementerian terkait, namun para pegiat lingkungan menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto sebagai “kesalahan” yang harus dibayar mahal.
Kejadian Tragis Akhmad Rizani
Akhmad Rizani, 53 tahun, adalah Ketua Tim Serbu Api Kecamatan (TSAK) Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Pada 27 Agustus 2026, ia menghembuskan napas terakhir setelah ditemukan duduk meringkuk di tepi jalan, kesakitan, setelah memadamkan kebakaran lahan di Jalan Rungan, kawasan belakang Kantor Kecamatan Jekan Raya. Menurut kesaksian anggota setimnya, pada saat kejadian Rizani tiba-tiba memberi tanda kepada rekan-rekannya sambil memegang bagian dada. Awalnya, isyarat itu dianggap gurauan. Namun, ketika rekan-rekannya memperhatikan kondisi Rizani yang lemah, pucat, dan muntah, mereka segera membawanya ke Kantor BPBD dan merujuknya ke rumah sakit.
Keputusan untuk mengangkat Rizani sebagai relawan di tengah situasi kebakaran menunjukkan tekadnya untuk melindungi lingkungan, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan dan perlindungan bagi para relawan. Sebuah tragedi yang tak terhindarkan mengingat betapa berbahayanya situasi kebakaran di gambut.
Peran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yang dibubarkan pada akhir 2024, sebelumnya bertugas memulihkan gambut yang rusak akibat kebakaran. Tanpa badan ini, upaya pemulihan menjadi lebih sulit, karena tanggung jawab dialihkan ke kementerian terkait. Hal ini menambah beban bagi para pejabat daerah yang harus mengelola kebakaran sekaligus memulihkan ekosistem. Akibatnya, kebakaran menjadi lebih sulit dikendalikan dan pemulihan lebih lambat.
Respons Masyarakat dan Pemerintah
Suara kritik mengalir dari masyarakat yang menilai bahwa kebijakan pemerintah tidak cukup efektif. Di sisi lain, pemerintah menekankan bahwa upaya mitigasi telah dilakukan melalui program pengendalian kebakaran dan pemantauan lahan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum memadai untuk mencegah kebakaran besar, terutama di wilayah gambut yang sangat mudah terbakar.
Para aktivis lingkungan menilai bahwa keputusan pembubaran badan restorasi merupakan titik balik. Tanpa lembaga khusus yang fokus pada pemulihan gambut, kebakaran menjadi lebih sulit dikendalikan dan dampak ekologis serta sosial semakin parah. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat dan profesional lingkungan.
Dampak Sosial dan Ekologis Kebakaran Gambut
Kebakaran gambut menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Korban jiwa, seperti Akhmad Rizani, menambah beban emosional bagi keluarga dan komunitas. Selain itu, kebakaran menimbulkan dampak kesehatan bagi penduduk setempat, karena asap dan polusi udara yang dihasilkan. Pekerja relawan, yang seringkali tidak memiliki perlindungan yang memadai, menjadi target utama risiko kesehatan dan keselamatan.
Dampak ekologisnya juga tidak dapat diabaikan. Gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon, dan kebakaran memicu pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Ini memperparah perubahan iklim global, sekaligus mengurangi kemampuan gambut untuk menyerap air, yang berdampak pada aliran sungai dan kualitas air di daerah sekitarnya. Kerusakan ekosistem ini memerlukan waktu lama untuk pulih, sehingga kebakaran memiliki efek jangka panjang pada keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem.
Apakah Pemerintah Tanggung Jawab?
Perdebatan tentang siapa yang harus disalahkan melibatkan banyak pihak. Pemerintah, dengan kebijakan pembubaran badan restorasi, dianggap gagal dalam mitigasi. Di sisi lain, para relawan seperti Rizani menunjukkan komitmen pribadi untuk melindungi lingkungan. Namun, kurangnya perlindungan dan pelatihan bagi relawan menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan kondisi kerja yang aman.
Kesimpulannya, kebakaran hutan dan karhutla di Gambut Kalimantan tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan ketegangan antara pemerintah, masyarakat, dan para aktivis lingkungan. Keputusan pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menambah beban bagi upaya pemulihan. Tragedi Akhmad Rizani menjadi simbol betapa pentingnya perlindungan bagi para relawan yang berjuang di garis depan. Untuk mencegah tragedi serupa di masa depan, diperlukan kebijakan yang lebih kuat, pelatihan yang memadai, serta dukungan yang cukup bagi para relawan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwe87mlylj56o?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.
