Berita Terkini

Kebijakan Legislasi DPR di Bawah Arahan Puan Maharani: Capaian dan Evaluasi

Fungsi legislasi merupakan pilar utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam membentuk arah hukum dan pembangunan nasional. Di bawah kepemimpinan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, kebijakan pembentukan undang-undang mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan kuantitas target berorientasi Prolegnas menuju pendekatan kualitas produk hukum dan keberpihakan sosial.

Evaluasi terhadap kinerja legislasi DPR mencakup dua sisi: capaian atas pengesahan berbagai undang-undang terobosan berbasis perlindungan warga negara, serta catatan kritis terkait partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dan kehati-hatian dalam proses pembentukan undang-undang.

1. Empat Pilar Utama Kebijakan Legislasi Parlemen

Arah kebijakan legislasi yang didorong oleh Puan Maharani berpusat pada empat pilar strategis:

  • Legislasi Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan: Mendorong pengesahan produk hukum yang secara khusus melindungi kelompok rentan, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
  • Perbaikan Prosedur dan Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation): Menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam pembahasan RUU untuk meminimalkan gugatan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi.
  • Harmonisasi Regulasi dan Penataan Hukum Nasional: Mendorong kodifikasi dan pembaharuan hukum warisan kolonial menuju hukum nasional modern (seperti pengesahan KUHP Baru).
  • Orientasi Kualitas di Atas Kuantitas: Menggeser standar keberhasilan DPR dari sekadar banyaknya RUU yang disahkan menjadi sejauh mana undang-undang bermanfaat secara nyata bagi masyarakat.

2. Alur Transmisi Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Legislasi DPR

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             ALUR EVALUASI LEGISLASI DPR RI (PUAN MAHARANI)             │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
            1. TANTANGAN REALITAS HUKUM NASIONAL
  ┌──────────────────────────────┐       ┌──────────────────────────────┐
  │ • Tumpang Tindih Regulasi    │  ───► │ • Kerentanan Hukum Korban/   │
  │ • Tuntutan Transparansi Publik│      │   Kelompok Rentan            │
  └──────────────────────────────┘       └──────────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
                                2. DIPLOMASI & FUNGSI LEGISLASI (DPR RI)
  ┌──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┐
  ▼                                                                             ▼
[CAPAIAN UNDANG-UNDANG KUNCI]                                  [CATATAN EVALUASI & KRITIK]
 • UU TPKS (No. 12/2022) & UU KIA (No. 4/2024)                 • Aksesibelitas Draf RUU Bagi Publik
 • Pengesahan KUHP Baru & UU Kesehatan                         • Penyelesaian RUU Krusial (misal: Perampasan Aset)
                                                 │
                                                 ▼
                                3. HASIL DAN ARAH PERBAIKAN
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ • Penguatan Reformasi Hukum Nasional Berbasis Perlindungan Warga Negara     │
  │ • Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Prosedur Pembentukan Undang-Undang │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Matriks Capaian Utama vs. Catatan Evaluasi Kritis

DimensiCapaian Kunci (Landmark Legislation)Catatan Evaluasi & Tantangan Parlemen
Proteksi Gender & HAMMengesahkan UU TPKS (UU No. 12/2022) dan UU KIA (UU No. 4/2024) yang memberikan payung hukum bagi korban kekerasan seksual serta hak ibu dan anak.Konsistensi penegakan hukum di tingkat turunan (PP/Perpres) serta pengawasan implementasi di daerah.
Reformasi Hukum PidanaMengesahkan KUHP Nasional (UU No. 1/2023) untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda.Adanya pasal-pasal krusial yang masih memicu perdebatan publik terkait kebebasan berpendapat.
Partisipasi PublikMendorong pelibatan akademisi, NGO, dan kelompok sipil dalam RUU kontekstual.Kecepatan pembentukan UU pada RUU tertentu yang terkadang dinilai minim durasi uji publik.
RUU Tunggakan/PrioritasMenyelesaikan puluhan RUU akumulatif pada tiap periode sidang.Penyelesaian RUU berdampak sistemik yang dinanti publik, seperti RUU Perampasan Aset.

4. Keuntungan Strategis dan Arah Perbaikan Kinerja Legislasi

Evaluasi terhadap kepemimpinan legislasi DPR memberikan pijakan strategis untuk perbaikan tata kelola hukum ke depan:

  1. Kepastian Hukum Berorientasi Kesejahteraan: Produk hukum yang dihasilkan lebih berfokus pada jaminan sosial, perlindungan perempuan, dan kepastian hukum rakyat kecil.
  2. Penguatan Mitigasi Judicial Review: Peningkatan keterbukaan publik sejak fase perancangan (drafting) meminimalkan pembatalan pasal oleh Mahkamah Konstitusi.
  3. Peningkatan Akuntabilitas Parlemen: Pengukuran keberhasilan yang tidak lagi terpaku pada kuantitas angka RUU mendorong fokus pada bobot efektivitas dan implementabilitas undang-undang.

Penulis:Helen