Dunia politik dan hukum Indonesia kembali dihentak oleh pernyataan kritis dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Dalam sebuah diskusi publik, pakar hukum tata negara ini secara blak-blakan mengungkapkan kekecewaan mendalamnya terhadap jalannya agenda reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sorotan utama Mahfud MD kali ini tertuju pada keberadaan Komisi Reformasi Polri yang dibentuk pemerintah. Tanpa tedeng aling-aling, beliau menyebut bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini tidak lebih dari sekadar lip service politik belaka.
Pernyataan tajam dari seorang figur sekaliber Mahfud MD tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Sebagai akademisi senior, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan mantan menteri yang pernah membawahi langsung koordinasi lembaga penegak hukum, Mahfud memiliki legitimasi empiris dan teoretis yang sangat kuat. Ketika beliau menyebut sebuah kebijakan sebagai lip service—yang berarti hanya manis di bibir tanpa ada realisasi nyata—artinya ada masalah sistemik yang sedang ditutupi oleh narasi publik pemerintah.
Kritik ini langsung melesat menjadi salah satu topik paling dicari di Google Trends. Publik, jurnalis, hingga para aktivis hak asasi manusia kembali mempertanyakan: sejauh mana komitmen nyata pemerintah dalam membenahi institusi kepolisian? Mengapa komisi yang awalnya digadang-gadang sebagai penyelamat citra Polri justru dinilai gagal total dan hanya menjadi pajangan etalase politik? Artikel ini akan mengupas tuntas secara mendalam anatomi kekecewaan Mahfud MD, akar masalah di tubuh Komisi Reformasi Polri, serta implikasi seriusnya terhadap masa depan hukum di Indonesia.
Kronologi Pembentukan Komisi Reformasi Polri: Antara Ekspektasi dan Realita
Untuk memahami akar kekecewaan Mahfud MD, kita harus menengok kembali latar belakang pembentukan Komisi Reformasi Polri. Beberapa tahun terakhir, institusi Polri terus dihantam oleh berbagai badai krisis kepercayaan (public distrust). Rentetan kasus kakap yang melibatkan oknum perwira tinggi, penyalahgunaan wewenang, gaya hidup hedonistik di kalangan anggota, hingga tindakan represif dalam menangani aksi massa, membuat tingkat kepuasan publik merosot ke titik terendah.
Merespons gelombang protes dan tuntutan dari masyarakat sipil, pemerintah akhirnya mengambil langkah taktis dengan membentuk sebuah komisi khusus yang berfokus pada reformasi internal kepolisian. Komisi ini dirancang untuk diisi oleh kombinasi para pakar hukum, akademisi, perwakilan pemerintah, hingga tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi.
Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) awal dari komisi ini sebenarnya sangat mulia, antara lain:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, struktur organisasi, dan budaya kerja (kultural) di tubuh kepolisian.
- Menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat luas terkait pelayanan dan penegakan hukum oleh aparat.
- Merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis dan komprehensif (peta jalan/
roadmapreformasi) untuk diserahkan langsung kepada Presiden dan Kapolri.
Pada awal peluncurannya, ekspektasi publik begitu membumbung tinggi. Banyak pihak berharap komisi ini bisa menjadi instrumen independen yang mampu membedah borok-borok institusional yang selama ini sulit disentuh. Namun seiring berjalannya waktu, komisi ini dinilai kehilangan taji. Rekomendasi yang dihasilkan menumpuk di meja birokrasi, sementara perilaku menyimpang oknum aparat di lapangan terus berulang tanpa ada perubahan struktural yang berarti. Kondisi stagnan inilah yang memicu kejengkelan dan kekecewaan mendalam seorang Mahfud MD.
Makna di Balik Tuduhan Lip Service Menurut Mahfud MD
Tuduhan lip service yang dilontarkan Mahfud MD bukanlah sekadar bumbu retorika politik untuk mencari panggung. Istilah ini merujuk pada sebuah kondisi di mana kekuasaan menggunakan bahasa, regulasi, dan pembentukan lembaga ad-hoc hanya sebagai alat penenang amarah publik (pacification), tanpa ada niat politik yang tulus (political will) untuk mengeksekusi perubahan mendasar.
Menurut analisis Mahfud MD, ada tiga indikator utama mengapa Komisi Reformasi Polri layak dicap sebagai produk lip service:
1. Ketiadaan Wewenang Eksekusi (Lembaga Tanpa Gigi)
Komisi Reformasi Polri dirancang hanya sebagai lembaga penasihat (advisory body). Mereka memiliki mandat untuk mengkaji dan memberikan saran, tetapi sama sekali tidak memiliki otoritas hukum untuk memaksakan agar rekomendasi tersebut dijalankan oleh Kapolri maupun Presiden. Akibatnya, sebagus apa pun draf reformasi yang disusun oleh para profesor dan ahli di dalam komisi tersebut, dokumen itu hanya akan menjadi pajangan di lemari arsip jika para petinggi Polri memilih untuk mengabaikannya.
2. Paradoks Kebijakan: Komisi Berjalan, Kewenangan Polri Justru Diperluas
Inilah ironi terbesar yang disoroti oleh Mahfud MD. Di satu sisi pemerintah membentuk komisi untuk mengevaluasi dan merampingkan fungsi-fungsi Polri yang dianggap bermasalah atau tumpang tindih. Namun di sisi lain, dalam proses legislasi di parlemen, pemerintah dan DPR justru menggodok Revisi Undang-Undang (UU) Polri yang substansinya memperluas wewenang kepolisian secara masif, mulai dari ruang siber hingga intelijen. Tindakan ini jelas kontradiktif; bagaimana mungkin reformasi institusi dilakukan bersamaan dengan pemberian kekuasaan yang semakin tanpa batas?
3. Komisi Sebagai Tameng Perlindungan Citra
Mahfud mencium adanya indikasi bahwa pembentukan komisi ini hanya digunakan sebagai kosmetik politik untuk meredam kritik internasional dan domestik. Ketika ada kasus kekerasan atau korupsi baru yang melibatkan aparat, pemerintah dengan mudah dapat berkilah, “Kami sedang bekerja dan sudah membentuk Komisi Reformasi.” Pola penanganan isu seperti ini dinilai sangat berbahaya karena mengaburkan substansi masalah yang sesungguhnya.
Analisis Struktural: Mengapa Mereformasi Polri Begitu Sulit?
Kritik tajam Mahfud MD juga membuka kotak pandora mengenai betapa rumitnya melakukan pembenahan di dalam tubuh Korps Bhayangkara. Berdasarkan kajian sosiologi hukum dan politik keamanan, ada beberapa tembok tebal yang selalu menghalangi jalannya reformasi kepolisian di Indonesia:
[ Tembok Penghambat Reformasi Polri ]
|
+-------------------------+-------------------------+
| | |
[ Resistensi Kultural ] [ Kedekatan Politik ] [ Lemahnya Pengawas ]
- Jiwa korsa melenceng - Alat tawar kekuasaan - Kompolnas mandul
- Watak militeristik - Ego sektoral kuat - Otoritas terbatas
Resistensi Kultural dan Masalah Esprit de Corps
Sejak melepaskan diri dari struktur militer (ABRI) pada era awal reformasi, Polri diharapkan bertransformasi menjadi institusi sipil yang humanis. Namun, watak militeristik rupanya belum sepenuhnya terkikis. Doktrin esprit de corps atau jiwa korsa sering kali disalahartikan di lapangan. Bukannya digunakan untuk menjaga kehormatan kesatuan, jiwa korsa kerap berubah menjadi solidaritas buta untuk melindungi sesama rekan sejawat yang melakukan pelanggaran hukum.
Pengaruh Politik dan Ego Sektoral
Polri telah berkembang menjadi institusi yang sangat kuat dengan jejaring pengaruh yang merambah ke berbagai sektor kehidupan bernegara. Dalam lanskap politik praktis, kontrol langsung Presiden terhadap Polri sering kali terhambat oleh pertimbangan stabilitas politik. Ketika sebuah lembaga penegak hukum memiliki posisi tawar politik yang terlalu tinggi di hadapan eksekutif, maka upaya intervensi positif dari luar—termasuk dari Komisi Reformasi—akan selalu menemui jalan buntu akibat adanya resistensi kelompok kepentingan di internal lembaga.
Perbandingan Dampak: Reformasi Nyata vs Sekadar Lip Service
Jika pemerintah terus mempertahankan pola penanganan isu berbasis kosmetik politik, maka kerusakan sistemik di bidang penegakan hukum akan semakin memperihatinkan. Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan dampak psikologis dan struktural antara reformasi yang dijalankan secara sungguh-sungguh dengan reformasi yang sekadar lip service:
| Dimensi Penilaian | Jika Reformasi Nyata Dijalankan | Jika Hanya Sebatas Lip Service (Kondisi Saat Ini) |
| Kepercayaan Publik | Masyarakat merasa aman; laporan warga diproses cepat tanpa pungutan liar. | Muncul sikap apatis; warga enggan melapor karena takut diperas (public distrust). |
| Kondisi Internal Polri | Anggota yang jujur dan berprestasi mendapat promosi berdasarkan meritokrasi. | Budaya nepotisme subur; faksi-faksi internal saling sikut demi mengamankan posisi strategis. |
| Penegakan Hukum | Hukum tajam ke atas dan ke bawah tanpa pandang bulu politik. | Hukum menjadi selektif; tajam kepada pengkritik, tumpul kepada lingkar kekuasaan. |
| Iklim Investasi & Bisnis | Kepastian hukum terjamin; investor asing percaya pada sistem peradilan negara. | Risiko pungli dan ketidakpastian hukum tinggi; merusak daya saing ekonomi nasional. |
Dampak Sistemik Terhadap Ruang Demokrasi Sipil
Kekecewaan Mahfud MD juga beresonansi kuat dengan kecemasan yang dirasakan oleh organisasi masyarakat sipil (LSM), aktivis HAM, dan kalangan akademisi. Ketika Komisi Reformasi Polri tidak berfungsi dengan baik dan undang-undang kepolisian justru direvisi ke arah yang lebih represif, taruhannya adalah kebebasan sipil itu sendiri.
Wewenang baru yang diberikan kepada aparat tanpa adanya sistem pengawasan (checks and balances) yang ketat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Kita bisa melihat bagaimana ruang digital saat ini semakin menyempit akibat kriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet. Jika institusi yang memegang monopoli senjata dan penegakan hukum ini tidak direformasi secara struktural, kekhawatiran akan lahirnya negara kekuasaan (machtstaat) yang menggantikan negara hukum (rechtsstaat) bisa menjadi kenyataan di masa depan.
Catatan Penting: “Konsep reformasi kepolisian yang sejati bukan sekadar mengganti seragam, memperbarui jargon, atau membuat komisi baru. Reformasi sejati adalah menempatkan polisi di bawah hukum, tunduk pada kontrol publik, dan berorientasi penuh pada perlindungan hak asasi manusia.”
Rekomendasi Solusi: Mengubah Retorika Menjadi Aksi Nyata
Agar kritik pedas dari Mahfud MD tidak menguap begitu saja sebagai komoditas berita harian, pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah konkret dan radikal. Mengubah kebijakan dari lip service menjadi aksi nyata membutuhkan keberanian politik yang besar. Berikut beberapa solusi strategis yang dapat ditempuh:
- Penguatan Otoritas Lembaga Pengawas Eksternal: Lembaga seperti Kompolnas atau Komisi Reformasi Polri harus diubah statusnya dari sekadar pemberi rekomendasi menjadi lembaga independen yang memiliki kewenangan eksekusi. Mereka harus diberi hak untuk memeriksa pelanggaran etik tingkat tinggi dan memberikan sanksi pemberhentian secara langsung tanpa bisa diintervensi oleh Kapolri.
- Digitalisasi dan Transparansi Penanganan Kasus: Untuk memotong mata rantai mafia hukum di internal kepolisian, seluruh proses penanganan perkara dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri harus terintegrasi dalam sistem digital yang dapat diakses perkembangannya secara transparan oleh pelapor.
- Reformasi Kurikulum Pendidikan Polri: Sistem pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) dan sekolah bintara harus dirombak total. Porsi pendidikan militeristik harus dikurangi drastis, digantikan dengan pendalaman materi sosiologi hukum, psikologi komunikasi massa, serta hukum hak asasi manusia internasional.
Kesimpulan: Alarm Keras untuk Masa Depan Hukum Indonesia
Pernyataan menohok Mahfud MD yang menyebut Komisi Reformasi Polri bentukan pemerintah hanya sebatas lip service adalah sebuah alarm pengingat yang sangat keras bagi seluruh elemen bangsa. Kritik ini mengonfirmasi bahwa agenda pembenahan hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami stagnasi, atau bahkan kemunduran, akibat kuatnya kompromi politik dan ego sektoral.
Masyarakat tidak boleh terlena dengan retorika-retorika manis dari atas mimbar kekuasaan. Reformasi institusi penegak hukum adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Tanpa adanya tindakan nyata yang berani dari kepala negara untuk membersihkan dan membatasi kekuasaan aparat yang berlebih, maka keadilan di negeri ini akan selalu menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir elite yang berkuasa.
Penulis: Dzaki Dzul Hannan
