Berita Hari Ini – 26 April 2026 | Kasus Kekerasan Daycare Yogyakarta kembali mengguncang publik setelah penggerebekan di tempat penitipan anak Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, pada Jumat 24 April 2026. Dari total 103 anak yang terdaftar, sebanyak 53 di antaranya terbukti mengalami perlakuan fisik yang melanggar hak dasar anak.
Latar Belakang
Little Aresha beroperasi sebagai layanan penitipan anak dengan reputasi yang semula baik. Namun, laporan awal dari orang tua mulai muncul setelah mereka menemukan lebam pada kaki dan lengan anak mereka. Salah satu orang tua, bernama Aldewa, mengaku pertama kali menyadari adanya kelainan ketika melihat anaknya kembali dengan bekas memar setelah dijemput.
Pada malam Jumat, 24 April, tim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta bersama tim rekanan melakukan penggerebekan ke lokasi. Penggerebekan tersebut dipicu oleh laporan video yang beredar di media sosial, menunjukkan kondisi anak-anak yang terikat dan tampak terluka.
Temuan Penggerebekan
Selama operasi, petugas menemukan sejumlah anak yang masih berada dalam kondisi terikat, baik pada tangan maupun kaki. Beberapa anak terlihat memiliki bekas memar, luka gores, dan bahkan tanda-tanda pemukulan. Kompol Rizky Adrian, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, menyatakan bahwa “kami menyaksikan langsung tindakan kekerasan, ada anak yang kakinya diikat, tangannya diikat, dan beberapa dipukuli”.
- Jumlah anak terdaftar: 103
- Jumlah anak yang mengalami kekerasan fisik: 53
- Jumlah tersangka yang diamankan: 13 (termasuk pengasuh, staf administrasi, dan anggota yayasan pengelola)
Para tersangka ditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan melibatkan saksi anak, rekaman CCTV, serta bukti video yang diunggah oleh orang tua di platform media sosial.
Reaksi Publik dan Tindakan Hukum
Pengungkapan kasus ini memicu gelombang kecaman luas di media massa dan media sosial. Akun-akun publik, termasuk @merapi_uncover di X, serta pengguna Threads, secara aktif membagikan bukti dan menuntut pertanggungjawaban. Beberapa orang tua melaporkan bahwa mereka sempat menolak mengirim anak kembali ke daycare setelah melihat laporan tersebut.
Di tingkat legislatif, pimpinan DPR setempat mendesak penyelidikan tuntas. Mereka menuntut agar seluruh jaringan yang terlibat, termasuk yayasan pendukung, diperiksa secara menyeluruh. DPR juga meminta agar regulasi pengawasan daycare diperketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Langkah Selanjutnya
Polisi menyatakan proses penyidikan masih berlangsung. Saat ini, penyelidikan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam praktik penganiayaan; kedua, menilai sejauh mana kegagalan pengawasan oleh lembaga terkait.
Jika terbukti, para pelaku dapat dijerat dengan pasal tentang penganiayaan terhadap anak di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain proses pidana, korban dan keluarga berhak mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi akibat trauma fisik dan psikologis.
Para ahli psikologi anak menekankan pentingnya intervensi segera untuk mengurangi dampak jangka panjang. Mereka menyarankan konseling intensif, terapi bermain, serta monitoring kesehatan mental secara berkala bagi semua anak yang terpapar.
Kasus ini menyoroti kelemahan sistem pengawasan layanan penitipan anak di Indonesia. Pemerintah daerah Yogyakarta telah berjanji untuk memperkuat audit reguler, meningkatkan pelatihan staf, dan menambah mekanisme pelaporan anonim bagi orang tua.
Dengan sorotan nasional, diharapkan langkah-langkah tersebut dapat mencegah terulangnya kejadian serupa dan memberikan rasa aman bagi setiap anak yang berada di bawah perawatan lembaga penitipan.
Kasus Kekerasan Daycare Yogyakarta ini masih dalam proses hukum, namun sudah memberikan pelajaran penting tentang pentingnya pengawasan, transparansi, dan kepedulian terhadap hak anak.
