**Kekuasaan yang Retak: Paradoks Negara Koersif di Indonesia** Pemerintah menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa dengan menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Pertahanan dan prajurit TNI serta merancang perpanjangan masa dinas aktif melalui revisi batas usia pensiun bagi TNI dan Polri. Namun, di sisi lain, jutaan rakyat bergulat dengan realitas ekonomi yang kian mengimpit: pemangkasan anggaran operasional dan tunjangan di berbagai kementerian/lembaga yang berdampak langsung pada aparatur sipil negara (ASN) lapisan bawah, nasib guru honorer yang terombang-ambing, fenomena PHK massal, hilangnya proteksi bagi buruh, tani, dan nelayan. **Momen Penentu di Menit Akhir** Referensi menunjukkan bahwa lanskap politik kontemporer Indonesia sedang diperagakan di panggung tata kelola negara. Pemerintah menaikkan tukin Kemenhan dan perpanjangan usia pensiun TNI/Polri di tengah kebijakan efisiensi yang memangkas hak-hak ekonomi pegawai rendahan serta pembiaran atas kemiskinan struktural. Jutaan rakyat bergulat dengan realitas ekonomi yang kian mengimpit: pemangkasan anggaran operasional dan tunjangan di berbagai kementerian/lembaga yang berdampak langsung pada ASN lapisan bawah, nasib guru honorer yang terombang-ambing, fenomena PHK massal, hilangnya proteksi bagi buruh, tani, dan nelayan, serta janji manis pembukaan 19 juta lapangan kerja yang menguap menjadi sekadar retorika kampanye. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** * Pemerintah menaikkan tukin Kemenhan dan perpanjangan usia pensiun TNI/Polri di tengah kebijakan efisiensi yang memangkas hak-hak ekonomi pegawai rendahan serta pembiaran atas kemiskinan struktural. * Jutaan rakyat bergulat dengan realitas ekonomi yang kian mengimpit: pemangkasan anggaran operasional dan tunjangan di berbagai kementerian/lembaga yang berdampak langsung pada ASN lapisan bawah. * Nasib guru honorer yang terombang-ambing, fenomena PHK massal, hilangnya proteksi bagi buruh, tani, dan nelayan, serta janji manis pembukaan 19 juta lapangan kerja yang menguap menjadi sekadar retorika kampanye. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Kondisi ini memicu pertanyaan eksistensial yang kritis: ke mana arah bahtera republik ini sedang dikemudikan? Mengapa negara begitu cekatan memberi insentif finansial dan kelembagaan kepada aparatur koersifnya, namun begitu dingin dan hemat ketika berhadapan dengan kesejahteraan rakyat jelata serta ASN rendahan? Kenaikan tukin Kemenhan dan perpanjangan usia pensiun TNI/Polri di tengah kebijakan efisiensi yang memangkas hak-hak ekonomi pegawai rendahan serta pembiaran atas kemiskinan struktural jelas melanggar etika distributif Rawlsian. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Kondisi ini membutuhkan refleksi filosofis, etis, sosial, psikologis, antropologis, dan yuridis. Sebuah kontrak sosial antara negara dan warga negara telah retak. Negara yang seharusnya menjadi pelindung dan penyelamat kini menjadi musuh bagi warga negaranya. Maka, perlu dibangun kembali kepercayaan dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Negara harus kembali menjadi alat keadilan, bukan komoditas politik.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://manado.tribunnews.com/opini/1886391/paradoks-negara-koersif-konsolidasi-kekuasaan-insentif-keamanan-dan-retaknya-keadilan-republik, without altering the facts of the original article.
