Berita Hari Ini – 05 April 2026 | Jakarta, 5 April 2026 – Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, menggelar pertemuan internal yang melibatkan jajaran direksi Pos Indonesia serta pimpinan Himpunan Pengusaha BUMN (Himbara). Rapat yang berlangsung pada hari Ahad tersebut menitikberatkan pada sinergi lintas BUMN untuk mempercepat program pemerintah tiga juta rumah, termasuk pemanfaatan aset strategis seperti lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Stasiun Jakarta Kota.
Agenda Utama dan Fokus Pembahasan
Pertemuan dimulai dengan sambutan Dony Oskaria yang menegaskan pentingnya koordinasi antara BUMN dalam mengoptimalkan aset negara. Ia menyoroti bahwa pemerintah tengah menyiapkan lahan KAI untuk pembangunan rumah susun (rusun), menengah bertingkat (MBR), dan rumah tipe T (MBT) di area dengan kepadatan penduduk tinggi. Selanjutnya, Dony mengundang Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, untuk memaparkan potensi lahan Jalan Kemukus, tepatnya di sekitar Stasiun Jakarta Kota, yang dianggap strategis bagi pengembangan hunian massal.
Direksi Pos Indonesia, dipimpin oleh Direktur Utama Pos Indonesia, menanggapi dengan antusiasme tinggi. Mereka menyampaikan rencana integrasi layanan pos dalam proyek hunian, termasuk jaringan logistik untuk kebutuhan material konstruksi serta layanan pos digital bagi penghuni baru. Sementara itu, bos Himbara menekankan perlunya dukungan kebijakan lintas kementerian, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PKP), untuk memperlancar proses perizinan dan pendanaan.
Sinergi BUMN dalam Program Tiga Juta Rumah
BP BUMN menargetkan pemetaan aset BUMN secara terperinci, memprioritaskan wilayah metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, dimana permintaan akan hunian terjangkau terus meningkat. Dony menegaskan, “Kami ingin memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat, tentunya dengan kerja sama dengan Kementerian PKP. Ini menunjukkan sinergi antarkementerian ini untuk program pemerintah bisa kita wujudkan semakin cepat dan semakin baik.”
Dalam rapat tersebut, dibahas pula mekanisme pendanaan melalui skema kemitraan publik‑swasta (PPP) yang melibatkan bank BUMN, serta skema subsidi yang akan menurunkan beban biaya bagi keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. Para peserta sepakat untuk menyusun timeline pelaksanaan fase awal, yang diharapkan dapat dimulai pada kuartal ketiga 2026.
Langkah Konkret yang Disepakati
- Peninjauan kembali kesiapan lahan KAI di Stasiun Jakarta Kota, termasuk studi kelayakan teknis dan lingkungan.
- Pembentukan tim kerja gabungan antara BP BUMN, KAI, Pos Indonesia, dan Himbara untuk menyusun rencana integrasi layanan.
- Pengajuan proposal pendanaan PPP kepada Kementerian Keuangan dan Bank BUMN paling lambat akhir Mei 2026.
- Penyusunan regulasi operasional layanan pos digital dalam kawasan hunian baru, yang akan diuji coba pada proyek percontohan pertama.
- Pelaporan progres bulanan kepada Presiden dan Menteri PKP untuk memastikan kepatuhan pada target tiga juta rumah.
Harapan dan Tantangan Kedepan
Para pemimpin BUMN menilai bahwa pemanfaatan aset KAI dapat menjadi katalisator utama dalam mengurangi kesenjangan perumahan di perkotaan. Bobby Rasyidin menambahkan, “Jika secara komersial ini cukup lumayan bagus, ini cukup jauh dari bantaran rel, sehingga kami melihat di sini potensi dan kalau kita lihat nanti calon penghuninya dalam 10‑15 tahun ke depan juga tumbuh sangat cepat. Ini sebenarnya hunian masa depan Indonesia.”
Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait regulasi lahan, koordinasi antar lembaga, serta kebutuhan akan tenaga kerja terampil untuk konstruksi massal. Dony Oskaria menutup pertemuan dengan optimisme, menyatakan bahwa “Dengan sinergi yang kuat, kami yakin dapat menyumbangkan ribuan unit rumah layak dalam waktu singkat, sekaligus meningkatkan nilai tambah aset BUMN bagi negara.”
Rapat ini menandai langkah konkret BP BUMN dalam menggerakkan agenda perumahan nasional, sekaligus menunjukkan komitmen kuat BUMN untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur sosial yang inklusif.
