Keresahan Warga Yogyakarta: Upah Minim dan Status Desil 10 yang Menyesakkan
Berita Hari Ini – 21 Agustus 2026 | Warga Yogyakarta saat ini tengah merasakan keresahan yang mendalam akibat status pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Meskipun banyak di antara mereka berpenghasilan pas-pasan, ternyata tercatat masuk ke dalam desil 10 yang seharusnya mencerminkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Situasi ini memicu kekhawatiran akan kebijakan pajak yang bisa memberatkan mereka, serta akses terhadap bahan bakar subsidi yang semakin sulit.
Bayu Prastowo, seorang penyunting video dari Ngampilan, mengungkapkan ketidakpuasannya setelah mengetahui dirinya dikategorikan dalam desil 10. Ia merasa penghasilannya yang jauh di bawah asumsi Rp12 juta per bulan tidak mencerminkan kenyataan. “Enggak cocok, kok bisa masuk Desil 10? Dari segi penghasilan saya masih di bawah standar kategori itu,” ujarnya. Bayu juga menambahkan bahwa kondisi tempat tinggalnya yang berada di kawasan pinggir kali seharusnya menjadi pertimbangan dalam penetapan desil tersebut.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga lainnya, yang merasa bahwa penetapan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sehari-hari mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kriteria yang digunakan dalam pengelompokan tersebut. Menurut mereka, penetapan desil yang tidak tepat hanya akan memperburuk keadaan, karena dapat memengaruhi kebijakan pemerintah di masa depan, termasuk dalam hal subsidi dan bantuan sosial.
Dalam pertemuan tertutup antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menyatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai data kesejahteraan. Data yang dihasilkan dari pemerintah pusat, menurutnya, perlu diselaraskan dengan kondisi lokal agar lebih akurat dalam penanganan kemiskinan. “Data-data itu data-data dari pusat, bukan kita yang menentukan. Tinggal bicaranya adalah kriteria, dia sampai di mana,” jelasnya.
Sementara itu, di Kabupaten Sumbawa, program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu juga tengah disiapkan dengan adanya 3.000 calon siswa untuk sekolah rakyat. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah tersebut, terutama yang berasal dari desil 1 dan 2, yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Kadisos Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian, menekankan pentingnya pendidikan terjangkau dan berkualitas bagi generasi muda agar mereka tidak terhambat dalam mengejar cita-cita.
Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan pembatasan subsidi BBM yang akan menyasar kelompok desil 10 dan 9. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran dan mengurangi defisit anggaran negara. Proyek ini diharapkan dapat menghemat anggaran subsidi BBM hingga 10 persen dalam beberapa bulan ke depan.
Terlepas dari semua kebijakan dan program yang ada, masih banyak warga yang merasa terpinggirkan dan tidak terdengar suaranya. Keadaan ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap sistem pengelompokan desil serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Tanpa adanya perhatian yang serius terhadap kondisi nyata di lapangan, upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa jadi hanya akan menjadi angka dan statistik semata.
