**Ketergantungan APBN Sinjai-Bulukumba Disorot: Pengamat Minta Daerah Perkuat PAD-Efisiensi Anggaran** **Ketergantungan APBN Sinjai-Bulukumba Mencapai 80 Persen** Ketergantungan Kabupaten Sinjai dan Bulukumba terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 80 persen dan 73 persen dari total pendapatan daerah mereka, masing-masing. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola keuangan daerah agar lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada APBN. **Membuat Laporan: Fakta dan Kronologi Kejadian** Kabupaten Sinjai menerima Transfer ke Daerah (TKDD) sebesar Rp761,43 miliar pada 2026, mencapai sekitar 80 persen dari total pendapatan daerah yang sebesar Rp947,21 miliar. Belanja pegawai di Kabupaten Sinjai mencapai Rp526,55 miliar atau sekitar 69 persen dari total dana transfer yang diterima. Sementara itu, Kabupaten Bulukumba menerima dana transfer sebesar Rp963,82 miliar pada 2026, setara sekitar 73 persen dari total pendapatan daerah yang mencapai lebih dari Rp1,3 triliun. Belanja pegawai di Kabupaten Bulukumba mencapai Rp722,12 miliar atau sekitar 75 persen dari total dana transfer tersebut. **Mengapa dan Dampak: Konteks dan Latar Belakang** Ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap APBN menunjukkan kemampuan tata kelola anggaran daerah masih perlu diperbaiki, termasuk mencegah praktik-praktik korupsi. Musaddaq, seorang pengamat, mengungkapkan bahwa tingginya belanja pegawai dan rendahnya kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Ia mendorong pemerintah kabupaten melakukan efisiensi anggaran, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan penerimaan retribusi, serta menunda rekrutmen aparatur sipil negara apabila diperlukan. Padahal, PAD Sinjai tahun 2026 hanya Rp116,51 miliar atau sekitar 12 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan PAD Kabupaten Bulukumba tercatat sebesar Rp294,26 miliar atau sekitar 22 persen dari total pendapatan daerah. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Ketergantungan APBN Sinjai-Bulukumba menunjukkan bahwa kedua daerah belum mampu memaksimalkan potensi penerimaan lokal. Ini berarti bahwa mereka perlu melakukan perubahan strategis dalam mengelola keuangan daerah. Dengan melakukan efisiensi anggaran, meningkatkan PAD, dan meningkatkan penerimaan retribusi, kedua daerah dapat meningkatkan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri dan menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Ketergantungan APBN Sinjai-Bulukumba menunjukkan bahwa perubahan strategis dalam mengelola keuangan daerah masih perlu dilakukan. Dengan melakukan efisiensi anggaran, meningkatkan PAD, dan meningkatkan penerimaan retribusi, kedua daerah dapat meningkatkan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri dan menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Ini adalah jalan panjang yang masih harus ditempuh oleh kedua daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri dan menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://makassar.tribunnews.com/makassar/1846611/ketergantungan-apbn-sinjai-bulukumba-disorot-pengamat-minta-daerah-perkuat-pad-efisiensi-anggaran, without altering the facts of the original article.