Konfederasi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyambut positif penetapan harga khusus BBM nelayan, namun mengingatkan pemerintah untuk memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi kuota BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu kapal-kapal perikanan yang selama ini menggunakan solar nonsubsidi untuk kembali beroperasi. Menurut KNTI, kebijakan tersebut dapat memberikan napas bagi beroperasinya kapal-kapal perikanan Indonesia berbendera Indonesia.
Momen Penentu di Sektor Perikanan
KNTI meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi kuota BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Menurut Dani, kebijakan tersebut dapat membantu kapal-kapal perikanan yang selama ini menggunakan solar nonsubsidi untuk kembali beroperasi sehingga berdampak pada penghasilan anak buah kapal (ABK). “Saya kira kebijakan pemerintah ini akan memberikan napas bagi beroperasinya kapal-kapal perikanan Indonesia berbendera Indonesia, yang tentu saja akan memberikan kepastian juga bagi para anak buah kapal ini untuk bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka,” kata dia, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan harga solar nonsubsidi, membuat biaya operasional kapal perikanan berkapasitas di atas 30 GT yang selama ini tidak berhak memperoleh BBM bersubsidi meningkat. Kondisi itu membuat banyak kapal memilih tidak beroperasi, yang pada akhirnya berdampak pada para ABK. “Rata-rata memang sektor penangkapan ikan itu 65 sampai 70 persen biaya BBM, bahan bakar. Jadi memang cukup signifikan,” ucap dia.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Meski demikian, KNTI meminta pemerintah menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut. Dani mengatakan, pemerintah perlu memastikan mekanisme penyaluran selisih harga solar yang berasal dari dana pengelolaan sawit berjalan secara jelas dan transparan. Selain itu, KNTI mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi alokasi BBM bersubsidi yang selama ini diperuntukkan bagi nelayan kecil. “Nah ini jangan sampai nanti mengambil jatah alokasi yang sudah tersedia untuk BBM subsidi, sehingga ada masalah-masalah dalam penyediaan atau stok alokasi BBM untuk nelayan kecil. Nah ini akan jadi masalah baru kalau tidak dijelaskan secara transparan,” ujar Dani.
Di luar isu harga BBM Solar nonsubsidi, ia mengungkapkan persoalan lain yang biasanya dihadapi kapal perikanan berukuran besar. Ia mengatakan, para pemilik kapal juga masih menghadapi beban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup tinggi. “Jadi, menyelesaikan soal diskon BBM bagi kapal besar itu belum tentu menjawab persoalan meningkatnya kemampuan kapal besar ini untuk bisa melaut. Karena ada masalah lain yang mungkin perlu diselesaikan,” tambah dia.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
KNTI berharap pemerintah dapat memahami kondisi nelayan kecil dan kapal perikanan berukuran besar. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi semua pihak. “Kita harapkan pemerintah dapat memahami kondisi kita, sehingga kebijakan yang diambil dapat membantu meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan kapal perikanan berukuran besar,” kata Dani.
Dengan kebijakan harga khusus BBM nelayan, diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan kapal perikanan berukuran besar. Namun, perlu diingat bahwa masih banyak persoalan lain yang harus diselesaikan, seperti beban PNBP yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus terus memperhatikan kondisi nelayan kecil dan kapal perikanan berukuran besar, serta mencari solusi yang tepat untuk membantu meningkatkan kemampuan mereka.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://banjarmasin.tribunnews.com/nasional/1368780/sambut-positif-penetapan-harga-khusus-bbm-nelayan-knti-jangan-ambil-kuota-solar-subsidi, without altering the facts of the original article.
