Berita Hari Ini – 07 April 2026 | Isu pemberian kendaraan operasional dari Bupati Karo kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, kembali mencuat setelah rapat Komisi III DPR pada 2 April 2026. Anggota DPR Hinca Panjaitan menanyakan secara tegas apakah Bupati Antonius Ginting memang memberikan bantuan mobil kepada jajaran Kejari Karo terkait kasus videografer Amsal Christy Sitepu. Mobil yang disebutkan meliputi Toyota Kijang Innova (BK 1094 S), Nissan Grand Livina (BK 1089 S), Toyota Fortuner (BK 1180 S), serta beberapa unit lainnya.
Penjelasan Sekretaris Daerah Karo
Menanggapi sorotan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Karo, Glora, mengeluarkan pernyataan resmi melalui video rilis Kominfo pada 3 April 2026. Ia menegaskan bahwa kendaraan tersebut bukanlah bantuan, melainkan pinjam pakai yang didasarkan pada surat permohonan resmi dari Kejaksaan Negeri Karo. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik negara, serta Peraturan Bupati Karo No. 3 Tahun 2021, prosedur pinjam pakai dapat diterapkan di lingkungan pemerintah daerah.
Surat perpanjangan pinjam pakai yang tertanggal Februari 2024 mencakup empat kendaraan roda empat dan masih berlaku hingga kini. Glora menambahkan bahwa seluruh dokumen terkait telah disesuaikan dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak ada unsur gratifikasi yang melanggar hukum.
Rapat DPR dan Respons Kajari
Dalam rapat tersebut, Hinca Panjaitan menekankan kekhawatirannya bahwa pemberian mobil dapat memengaruhi independensi Kejaksaan dalam menangani kasus Amsal Sitepu. Ia menanyakan secara langsung kepada Kajari Karo, namun Danke hanya mengeluarkan permohonan maaf tanpa memberikan klarifikasi konkret mengenai asal-usul kendaraan. Pernyataan terkesan singkat, “Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan kami,” menjadi satu-satunya respons yang tercatat.
Pemeriksaan Kejaksaan Agung
Tak lama setelah rapat DPR, tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan penangkapan terhadap Danke Rajagukguk, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Reinhard Harve Sembiring, serta dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus videografer tersebut. Penangkapan dimulai pada 4 April 2026 dan masih berlanjut hingga 6 April 2026. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan adalah mengkaji apakah terdapat pelanggaran prosedural atau etika dalam penanganan kasus Amsal Sitepu.
Jika terbukti ada penyimpangan, Kejagung berjanji akan memberikan sanksi etik sesuai dengan regulasi internal. Hingga kini, belum ada hasil final dari proses klarifikasi tersebut.
Data Kekayaan Danke Rajagukguk
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunggah pada 3 Maret 2026 mengungkapkan kondisi keuangan Danke yang cukup memprihatinkan. Total aset yang tercatat meliputi tanah dan bangunan senilai Rp 192.000.000, mobil Suzuki Grand Vitara dan Mazda 2 senilai Rp 470.000.000, serta harta bergerak lainnya senilai Rp 5.000.000. Kas dan setara kas tercatat Rp 11.100.000, sehingga total nilai aset mencapai Rp 678.100.000.
Namun, total utang Danke tercatat Rp 818.500.000, yang berarti nilai kekayaan bersihnya minus Rp 140.400.000. Kondisi ini menambah sorotan publik terhadap dugaan adanya penerimaan kendaraan yang tidak sesuai prosedur.
Ringkasan Kendaraan yang Dipinjam Pakai
- Toyota Kijang Innova – Plat BK 1094 S
- Nissan Grand Livina – Plat BK 1089 S
- Toyota Fortuner – Plat BK 1180 S
- Beberapa unit mobil lainnya yang belum diidentifikasi secara lengkap
Semua kendaraan tersebut diklaim berada dalam status pinjam pakai berdasarkan surat perpanjangan yang masih berlaku. Namun, keberadaan mobil-mobil ini tetap menjadi titik fokus penyelidikan karena tidak ada bukti transparan mengenai penggunaan dan biaya operasionalnya.
Implikasi Politik dan Hukum
Kasus ini menyoroti ketegangan antara lembaga legislatif, eksekutif daerah, dan aparat penegak hukum. DPR menuntut akuntabilitas penuh, sementara Sekda Karo menegaskan bahwa prosedur administrasi telah dipatuhi. Di sisi lain, Kejagung berupaya memastikan tidak ada pelanggaran etika yang merusak integritas institusi kejaksaan.
Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya pelanggaran, selain sanksi etik bagi para jaksa, kemungkinan besar akan muncul tekanan politik untuk meninjau kembali mekanisme pinjam pakai kendaraan dinas di tingkat daerah.
Kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan intensif, dan masyarakat menanti klarifikasi akhir yang dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah Karo.
