Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga antikorupsi itu memastikan bakal terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. “Siapa tahu misalnya ada lokasi dan waktu yang berbeda, atau pihak lain yang juga tertangkap oleh KPK,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juni 2026.
Kasus Dugaan Korupsi MBG
KPK menyatakan bahwa mereka memiliki materi kasus yang berbeda dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menginvestigasi dugaan korupsi program makan gratis ini. “KPK tidak menduplikasi proses penegakan hukum untuk kasus-kasus yang sudah ditangani oleh penegak hukum lain,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.
Budi menambahkan bahwa KPK membuka peluang untuk berkoordinasi dengan Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. Menurutnya, hal ini penting agar penanganan kasus yang melibatkan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu berjalan efektif.
Kronologi Kasus dan Nama-Nama yang Terlibat
Kejagung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Ketua BGN, yaitu Inspektur Jenderal (Purn) Sony Sonjaya dan Letnan Jenderal (Purn) Lodewyk Pusung sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan program MBG yang terjadi pada 2025-2026. Penyidik menduga ada praktik jual beli poin dalam program Pelayanan Pemenuhan Makanan Bergizi (SPPG).
Selain itu, Kejagung juga telah menetapkan Asep Yusuf Somantri sebagai tersangka. Asep merupakan orang kepercayaan Sony Sonjaya dan ditugaskan untuk mencari mitra untuk program MBG.
Mengapa Kasus Ini Penting?
Kasus dugaan korupsi MBG ini penting karena berpotensi merugikan keuangan negara dan mempengaruhi program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Program MBG sendiri merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, sehingga kasus ini harus ditangani secara serius dan transparan.
Apa Artinya Ini bagi BGN dan Pemerintah?
Kasus ini tentu akan berdampak pada kredibilitas BGN dan pemerintah dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam menangani kasus ini dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan berjalan dengan transparan dan akuntabel.
KPK berkomitmen untuk terus mengusut kasus ini dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk menjalankan program-program dengan lebih transparan dan akuntabel.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://en.tempo.co/read/2109830/kpk-continues-probe-into-alleged-corruption-in-mbg-program, without altering the facts of the original article.
