Berita Hari Ini – 06 Mei 2026 | Ruang ICU RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang menjadi saksi bisu pada 1 Mei 2026 ketika dr. Myta Aprilia Azmy menghembuskan napas terakhirnya. Seorang dokter muda yang berada pada fase akhir program internship, Myta mengalami kelelahan ekstrem akibat jam kerja yang melampaui batas wajar. Kejadian ini memicu gelombang kritik tajam terhadap regulasi Kemenkes yang selama ini tidak mengatur secara ketat beban kerja tenaga kesehatan.
Program internship dirancang sebagai masa transisi dokter lulusan kedokteran menjadi tenaga medis yang berpraktik mandiri. Namun, dalam praktiknya, dokter internship sering kali dipaksa bekerja 12 jam per hari, terutama di instalasi gawat darurat (IGD), tanpa adanya jeda istirahat yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelelahan kronis, penurunan konsentrasi, dan meningkatkan risiko kesalahan medis.
Regulasi yang Longgar
Menurut Permenkes Nomor 13 Tahun 2025, dokter internship diklasifikasikan sebagai tenaga medis. Secara teori, mereka seharusnya terikat pada Undang‑Undang Ketenagakerjaan yang menetapkan batas maksimal tujuh jam kerja per hari atau delapan jam dengan total 40 jam per minggu. Namun, dalam sektor kesehatan, standar tersebut sering diabaikan. Tidak ada klausul khusus dalam peraturan internship yang secara eksplisit membatasi jam kerja atau mengatur jeda istirahat antar shift.
Pak Rimawati, pakar hukum kesehatan Universitas Gadjah Mada, menegaskan, “Tidak ada satu pun pasal yang mengatur batas aman jam kerja tenaga kesehatan dalam program internship. Hal ini membuka celah bagi rumah sakit untuk menuntut dokter muda bekerja berjam‑jam tanpa henti.”
Dampak Kesehatan pada Dokter Internship
Kondisi kerja berlebih telah menimbulkan serangkaian masalah kesehatan pada dokter internship di seluruh Indonesia. Gejala yang sering muncul meliputi sesak napas, demam tinggi, gangguan tidur, serta penurunan fungsi imun. Pada kasus Myta, kombinasi sesak napas berat, demam tinggi, dan kelelahan berkelanjutan menyebabkan saturasi oksigen turun di bawah 80 persen, yang pada akhirnya memicu kematian.
Penelitian internal beberapa rumah sakit tipe C dan D mengungkapkan rata‑rata jam kerja dokter internship mencapai 55‑60 jam per minggu, jauh melampaui standar nasional. Selain itu, jeda istirahat antara shift malam dan pagi sering kali kurang dari tiga jam, padahal rekomendasi internasional menyarankan minimal 11 jam untuk memulihkan fungsi kognitif.
Risiko terhadap Keselamatan Pasien
Jam kerja berlebih tidak hanya mengancam kesehatan dokter, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas layanan medis. Kelelahan dapat menurunkan kemampuan pengambilan keputusan, meningkatkan kemungkinan terjadinya medical error, dan menurunkan empati terhadap pasien. Dalam konteks IGD yang selalu sibuk, satu kesalahan kecil dapat berakibat fatal.
Data yang dihimpun oleh Lembaga Kesehatan Nasional (LKN) menunjukkan peningkatan 12% kasus kesalahan medis di rumah sakit dengan rasio dokter internship di atas 1:30 pasien per dokter. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan jam kerja yang manusiawi.
Langkah Reformasi yang Diperlukan
- Penetapan batas maksimal jam kerja dokter internship, misalnya 8‑10 jam per hari dan tidak lebih dari 45 jam per minggu.
- Penerapan wajib jeda istirahat minimal 11 jam antar shift, sesuai standar WHO.
- Pembentukan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan kepatuhan rumah sakit terhadap regulasi.
- Penguatan fasilitas pendukung, seperti ruang istirahat yang layak dan akses layanan kesehatan mental bagi dokter muda.
Berbagai organisasi profesi medis, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), telah menyerukan revisi Permenkes untuk menambahkan pasal khusus yang melindungi dokter internship. Mereka menekankan bahwa perlindungan tenaga medis merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas layanan kesehatan nasional.
Kasus tragis dr. Myta menjadi panggilan sadar bagi seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, rumah sakit, dan institusi pendidikan kedokteran. Tanpa reformasi regulasi yang tegas, risiko kehilangan nyawa dokter muda akan terus berulang, sekaligus menempatkan pasien pada posisi yang lebih rentan.
Upaya memperbaiki regulasi bukan hanya soal mengurangi angka kematian dokter, melainkan juga meningkatkan keselamatan pasien, menurunkan beban biaya akibat kesalahan medis, dan menumbuhkan budaya kerja yang lebih manusiawi di sektor kesehatan.
