Sektor pertanahan dan tata ruang merupakan salah satu area strategis yang rentan terhadap praktik rasuah, gratifikasi, serta manipulasi perizinan. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengusutan terkait dugaan korupsi dalam penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), maupun alih fungsi lahan, penyidik hampir dipastikan akan masuk membedah struktur internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Memahami rantai kewenangan BPN menjadi krusial untuk memetakan bagaimana keputusan perizinan tanah diambil, di mana celah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) terjadi, dan sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada pejabat BPN di berbagai tingkatan.
1. Hirarki Struktur dan Rantai Kewenangan BPN
Proses pemberian, perpanjangan, serta pembaharuan hak atas tanah di lingkungan BPN diatur secara berjenjang berdasarkan luas lahan, jenis hak, serta peruntukannya. Rantai kewenangan ini terbagi ke dalam tiga tingkatan utama:
A. Tingkat Kantor Pertanahan (Kantah Kabupaten/Kota)
- Peran: Ujung tombak pelayanan administrasi, pengukuran fisik, dan penelitian yuridis awal.
- Kewenangan: Memiliki wewenang penerbitan SK pemberian hak untuk skala/luasan lahan kecil hingga menengah (misalnya HGB perseorangan atau badan hukum skala terbatas). Kantah juga memimpin Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A/B) tingkat daerah.
- Celah Kerawanan: Pengukuran lahan tumpang tindih, manipulasi data yuridis asal-usul tanah, serta transaksi pemulusan rekomendasi tingkat awal.
B. Tingkat Kantor Wilayah (Kanwil BPN Provinsi)
- Peran: Pembina, pengawas, dan pengambil keputusan untuk skala wilayah intermediate.
- Kewenangan:Menerbitkan SK pemberian hak atas tanah untuk luasan menengah-besar atau memberikan rekomendasi/risalah pertimbangan teknis kepada Kementerian Pusat jika permohonan melebihi limitatif kewenangan provinsi.
- Celah Kerawanan: Penerbitan risalah Panitia B yang dipalsukan/disesuaikan, serta penerbitan rekomendasi alih fungsi lahan yang menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
C. Tingkat Pusat (Kementerian ATR/BPN)
- Peran: Pemegang otoritas tertinggi penetapan kebijakan dan keputusan hak atas tanah skala besar.
- Kewenangan: Menteri ATR/Kepala BPN berwenang menerbitkan SK pemberian HGU/HGB untuk korporasi besar atau proyek strategis dengan luasan signifikan.
- Celah Kerawanan: Praktik rent-seeking (pemburu rente), gratifikasi penetapan perizinan skala mega-investasi, serta manipulasi persetujuan pelepasan kawasan.
2. Pemetaan Kewenangan BPN Berdasarkan Jenis dan Luas Lahan
Dalam penyidikan perkara pertanahan, KPK membedakan jenjang kewenangan penerbitan Keputusan Pemberian Hak (KPH) berdasarkan batasan administratif:
| Jenis Hak Atas Tanah | Otoritas Penerbit SK (Kantah) | Otoritas Penerbit SK (Kanwil) | Otoritas Penerbit SK (Menteri/Pusat) |
| Hak Guna Usaha (HGU) | Luas sangat terbatas (berdasarkan pelimpahan khusus). | Luas menengah (sesuai batasan hektar Permen ATR). | Skala besar/perkebunan korporasi. |
| Hak Guna Bangunan (HGB) | Badan Hukum $\le 20.000\text{ m}^2$. | Badan Hukum $> 20.000\text{ m}^2 – 150.000\text{ m}^2$. | Badan Hukum $> 150.000\text{ m}^2$. |
| Pembatalan Sertifikat | Cacat administrasi lokal. | Cacat administrasi/Putusan Pengadilan tingkat wilayah. | Pembatalan akibat pelanggaran sistemik/nasional. |
3. Titik Kritis Pengusutan KPK dalam Rantai Perizinan
Ketika KPK melakukan pengusutan, fokus penyidikan dialamatkan pada alur prosedur administrasi (SOP) yang sengaja diloncati atau dimanipulasi melalui instrumen gratifikasi/suap:
[Pemohon/Korporasi] ──(Komitmen Suap)──> [Kantah / Panitia Pemeriksa]
│
(Data Fisik/Yuridis)
▼
[Kanwil BPN Provinsi]
│
(Risalah Pertimbangan)
▼
[Menteri / BPN Pusat]
- Manipulasi Data Fisik dan Yuridis: Penyidik KPK menelisik apakah pejabat Kantah atau Panitia Pemeriksa Tanah sengaja meloloskan pemeriksaan tanah yang masih berstatus sengketa, tumpang tindih, atau masuk dalam kawasan hutan.
- Penyalahgunaan Deskresi dan Diskualifikasi Syarat: Pejabat berwenang mengeluarkan SK perizinan meskipun dokumen komitmen investasi atau AMDAL/RTRW belum terpenuhi.
- Penerbitan SK Tanpa Risalah Valid: Pengusutan menyasar indikasi di mana SK diterbitkan dari tingkat atas tanpa melewati tahapan verifikasi berjenjang secara sah.
4. Implikasi Hukum: Tanggung Jawab Individual vs Hierarki
Dalam hukum pidana korupsi, BPN sebagai lembaga tidak dipidana, melainkan oknum pejabat yang memegang kewenangan hukum (fictional/individual responsibility):
- Doktrin Abuse of Power (Pasal 3 UU Tipikor): Pejabat BPN yang menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dapat dijerat pidana jika perbuatannya merugikan keuangan negara atau menguntungkan diri sendiri/korporasi.
- Pertanggungjawaban Komando/Berjenjang: Apabila gratifikasi mengalir secara terstruktur dari tingkat Kantah hingga Pusat, KPK menggunakan pendekatan penyertaan (Pasal 55 KUHP) untuk menjerat seluruh rantai pejabat yang terlibat, mulai dari juru ukur, Kepala Kantah, Kakanwil, hingga pejabat eselon di Kementerian ATR/BPN.
Kesimpulan
Pengusutan perizinan lahan oleh KPK yang melibatkan BPN mengandalkan pembedahan rantai kewenangan secara presisi. Dengan melacak siapa yang menyusun risalah, siapa yang memberikan rekomendasi pertimbangan teknis, dan siapa yang menandatangani Surat Keputusan (SK) pemberian hak, KPK dapat menentukan secara akurat pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana atas praktik rasuah dalam tata kelola pertanahan nasional.
Penulis:Helen
