Menteri Perdagangan, Budi, menegaskan bahwa kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) bukanlah untuk tujuan pajak. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berlaku sejak 8 Juni lalu. NIB menjadi bagian dari revisi Permendag terkait e-commerce yang bertujuan untuk menata legalitas usaha. “NIB itu kan bagian dari revisi permendag e-commerce. NIB itu kan sebenarnya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak,” ujar Budi.
Fokus pada Legalitas Usaha
Budi menjelaskan bahwa semua bentuk kegiatan usaha, baik perorangan maupun badan, wajib mengantongi NIB. Ia membeberkan keuntungan jika seller atau penjual memiliki NIB. Pertama, akses modal. Dengan mengantongi legalitas yang sah, Budi menjelaskan pelaku usaha dapat mempermudah akses pembiayaan atau pinjaman modal dari pihak perbankan. Kedua, kepercayaan pembeli. “Kalau konsumen tidak percaya, ya kan tidak bisa jual. Nah salah satunya kepercayaan yang ditanamkan oleh konsumen kepada seller itu salah satunya legalitas. Kalau dia mempunyai legalitas, berarti ya memang benar usahanya,” beber Budi.
Masa Transisi yang Cukup Panjang
Menteri Perdagangan memastikan ada masa transisi atau tenggang waktu yang cukup panjang untuk mengurus dokumen ini. Bagi seller yang baru membuka usaha, diberikan waktu selama 6 bulan. Sementara untuk seller yang sudah lama berjualan, diberi kelonggaran hingga 18 bulan. Budi juga menjamin proses pengurusan NIB saat ini sangat mudah, gratis, dan tidak berbelit-belit. Semuanya terintegrasi secara online. “Mengurus NIB gratis dan gampang. Semua cukup online. Itu ya kan sebentar saja selesai. Kalau misalnya 30 menit, yang kalau sudah ini juga selesai. Banyak kok itu di cara-caranya. Kalaupun itu kesulitan, nanti Kemendag bisa memberikan pendampingan, fasilitasi untuk bagaimana cara membuat NIB,” jelasnya.
Apa Artinya Ini bagi Pelaku Usaha?
Kewajiban memiliki NIB ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan legalitas dan kepercayaan dalam transaksi online. Dengan adanya NIB, pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mempermudah akses ke pembiayaan. “Jadi itu untuk mengembangkan bisnis teman-teman semua, UMKM khususnya. Bisa berkembang lebih bagus,” ujar Budi.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Kewajiban NIB bagi pelaku usaha e-commerce merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menata legalitas usaha dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi online. Dengan masa transisi yang cukup panjang dan proses pengurusan yang mudah, gratis, dan online, diharapkan pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban ini dan meningkatkan kualitas usahanya. Ke depan, pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan NIB untuk meningkatkan akses ke pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on the original news source, without altering the facts of the original article.
