**MK Tegaskan: Hapus Kuota Internet, Tarik Seluler Bisa Naik 20%** **Pembuka** Langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari industri telekomunikasi melalui aturan baru yang akan diterbitkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kuota internet. Dengan keputusan tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan sebesar 20% dari industri telekomunikasi. **Momen Penentu di Menit Akhir** Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materi Pasal 28 ayat 1 dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/022 tentang Cipta Kerja, yang mengubah UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Putusan tersebut mewajibkan operator seluler “menyediakan opsi atau pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan”. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** 1. Operator seluler wajib menyediakan opsi atau pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. 2. Pilihan layanan telekomunikasi itu penting dinyatakan secara eksplisit karena tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi, tapi juga “menjamin dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pengguna”. 3. Kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat dipergunakan hingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya/tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif atau dengan alasan apapun. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Dengan putusan MK, operator seluler harus menyediakan opsi atau pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Ini berarti bahwa operator seluler harus memperhatikan hak-hak pelanggan dan memberikan pilihan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelanggan. Selain itu, putusan MK juga menekankan pentingnya keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pengguna jasa perihal harga, volume kuota, masa berlaku, hingga perlakuan sisa kuota. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Kuasa hukum pemohon, Viktor Santosa Tandiasa, mengatakan bahwa pemerintah harus segera meramu aturan baru terkait kuota internet dan memberikan klarifikasi yang jelas tentang apa yang diharapkan dari operator seluler. “Makanya perlu segera diatur oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan pemaknaan yang berbeda-beda dan liar,” ujar Viktor. Pemerintah juga harus memastikan bahwa aturan baru tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi dan perlindungan hukum yang adil bagi pengguna. Dengan demikian, putusan MK tentang kuota internet akan menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari industri telekomunikasi melalui aturan baru yang akan diterbitkan. Namun, jalan panjang masih harus ditempuh untuk memastikan bahwa aturan baru tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi dan perlindungan hukum yang adil bagi pengguna.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c70gr839glxo?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.
