Pajak Kekayaan CELIOS: Solusi Gratis KRL, BPJS & Program Sosial Besar
Berita Hari Ini – 22 April 2026 | Jakarta, 22 April 2026 – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meluncurkan usulan pajak kekayaan yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus membiayai program‑program sosial skala besar tanpa menambah beban pajak umum.
Landasan dan Dukungan Publik
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa pajak kekayaan dirancang khusus untuk kelompok superkaya dengan harta di atas Rp 84 miliar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga tersebut, sebanyak 89,77 % masyarakat setuju penerapan pajak kekayaan di Indonesia. Sebagian besar responden percaya bahwa kebijakan ini dapat menurunkan kesenjangan antar‑kelas.
Skema Pajak Kekayaan
Usulan ini menargetkan 50 orang terkaya di tanah air. Dengan tarif progresif antara 1 % hingga 2 %, potensi penerimaan diperkirakan mencapai Rp 93 triliun per tahun pada tarif 2 % saja. Bila ditambahkan variasi tarif progresif, total potensi dapat melambung hingga Rp 142,2 triliun, hampir setara 60 % dari total pajak penghasilan yang dibayarkan seluruh pekerja di Indonesia.
Alokasi Dana untuk Program Sosial
Penerimaan pajak kekayaan tersebut diharapkan dapat mendanai berbagai program strategis, antara lain:
- Membangun 387 ribu rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah.
- Memenuhi kebutuhan dasar hidup 21,7 juta orang.
- Menyediakan beasiswa kuliah gratis bagi 1,2 juta mahasiswa.
- Memberikan subsidi pupuk sebanyak 41,34 juta ton untuk petani.
- Mendukung 465 ribu proyek penelitian ilmiah.
- Gratis KRL Jabodetabek selama delapan tahun serta penambahan 40 rangkaian KRL baru.
- Mengembangkan kapasitas energi nasional sebesar 1,76 GW melalui pembangkit mikrohidro.
- Distribusi 5,8 juta unit panel surya ke desa‑desa terpencil.
- Restorasi 5,47 juta hektare hutan hujan tropis.
- Menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi 180 juta penerima PBI.
- Memberikan subsidi perawatan kendaraan untuk 13,3 juta pengemudi ojek online selama satu tahun.
- Gratis biaya pengobatan untuk penyakit kronis seperti cuci darah.
Implikasi Fiskal dan Ekonomi
Pajak kekayaan bukan sekadar instrumen penggalangan dana, melainkan juga alat penyeimbang fiskal (shock absorber) pada masa krisis. Dengan menambah penerimaan tanpa menambah tarif pajak yang sudah ada, pemerintah dapat memperluas belanja perlindungan sosial dan investasi infrastruktur secara berkelanjutan.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memutus dominasi oligarki dalam penentuan kebijakan ekonomi, sebagaimana ditekankan oleh Media Wahyudi Askar. Transparansi data pajak dan penguatan tax benefit bagi kelas menengah menjadi bagian integral dari reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Harapan dan Tantangan Kedepan
Walaupun dukungan publik tinggi, implementasi pajak kekayaan memerlukan kerangka hukum yang kuat, sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, serta mekanisme pengawasan yang transparan. CELIOS menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, otoritas pajak, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul benar‑benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
Jika berhasil, pajak kekayaan dapat menjadi contoh kebijakan progresif bagi negara‑negara lain di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengatasi ketimpangan sekaligus memperkuat jaringan keselamatan sosial bagi warganya.
