PARFI’56 Dorong Revolusi Kesejahteraan dan Inklusi di Industri Film Indonesia pada Hari Film Nasional 2026
Berita Hari Ini – 01 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Pada peringatan Hari Film Nasional yang ke-30, Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI’56) meluncurkan serangkaian agenda strategis yang menekankan perlindungan hak pekerja, peningkatan kesejahteraan, serta pembangunan ekosistem film yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Momentum Hari Film Nasional sebagai Titik Balik
Hari Film Nasional diperingati setiap 30 Maret, menandai hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa (1950) karya Usmar Ismail – tonggak lahirnya film nasional pertama yang diproduksi secara mandiri. Tahun 2026 menjadi momentum penting karena industri film Indonesia tengah mengalami pertumbuhan penonton yang signifikan, sekaligus menghadapi tantangan struktural yang mengancam kesejahteraan para seniman, kru, dan pekerja kreatif.
Visi PARFI’56: Kesehatan Kerja dan Hak Kekayaan Intelektual
Ketua Umum PARFI’56, Marcella Zalianty, menegaskan bahwa pertumbuhan angka bukan satu‑satunya ukuran keberhasilan. Ia menyoroti pentingnya jam kerja yang manusiawi, perlindungan hak cipta yang lebih kuat, serta pemerataan akses infrastruktur produksi di seluruh wilayah Indonesia. “Industri film tidak hanya harus menghasilkan lebih banyak karya, tetapi juga harus memastikan setiap orang yang terlibat mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang layak,” ujar Zalianty.
Prestasi Global dan Dampaknya pada Kebijakan Nasional
Beberapa film Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti The Raid, Pengabdi Setan, Marlina si Pembunuh Empat Babak, dan Yuni, berhasil menembus pasar internasional. Tahun ini, Para Perasuk (Levitating) masuk kompetisi World Cinema Dramatic di Sundance Film Festival 2026, menegaskan bahwa cerita lokal dengan kualitas artistik tinggi mampu bersaing secara global. Keberhasilan ini menjadi bahan argumentasi bagi PARFI’56 dalam mendorong revisi Undang‑Undang Perfilman serta penyusunan Rencana Induk Perfilman Nasional (RIPN) yang lebih adaptif.
Dukungan Pemerintah dan Insentif Pajak
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan ruang bagi kolaborasi internasional, sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan insentif pajak bagi produksi film. Kebijakan ini diharapkan mempercepat aliran investasi, menjadikan lebih banyak daerah sebagai lokasi syuting kompetitif, dan membuka peluang kerja bagi tenaga lokal.
Regulasi dan Peta Jalan Industri
PARFI’56 menekankan dua pilar utama untuk menata masa depan perfilman:
- Revisi Undang‑Undang Perfilman: Memperjelas hak kekayaan intelektual, standar kontrak kerja, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
- Rencana Induk Perfilman Nasional (RIPN): Menyediakan arah strategis jangka panjang yang mencakup produksi, distribusi, pemasaran, serta ekspansi ke pasar global.
Kedua elemen tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih adil dan terstruktur, memungkinkan industri tumbuh secara kualitas dan kuantitas.
Kolaborasi Internasional dan Pengembangan Talenta
Dengan dukungan regulasi yang kuat, PARFI’56 mendorong lebih banyak co‑production dengan studio luar negeri. Kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan standar teknis, tetapi juga membuka akses pelatihan bagi kru dan artis muda Indonesia. Program mentorship bersama produser internasional dan workshop penulisan skenario diproyeksikan akan diluncurkan pada kuartal berikutnya.
Kesimpulan
Hari Film Nasional 2026 menjadi panggung bagi PARFI’56 untuk menyuarakan agenda perlindungan pekerja, regulasi yang jelas, dan kolaborasi lintas batas. Dengan langkah konkrit seperti revisi Undang‑Undang Perfilman, penyusunan RIPN, serta insentif pajak daerah, industri film Indonesia berada pada posisi yang lebih kuat untuk bersaing di kancah global sekaligus memastikan kesejahteraan semua pelaku kreatif. Harapannya, sinema Tanah Air tidak hanya dikenal lewat jumlah produksi, melainkan lewat kualitas, inklusivitas, dan keberlanjutan ekosistemnya.
