Rencana pembangunan gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Kabupaten Sumenep, Madura, masih belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pembangunan sekolah yang akan berdiri di lahan seluas sekitar 9,8 hektare ini masih menunggu penyelesaian sejumlah persyaratan administrasi dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu kendala utama adalah lokasi yang dipilih berada di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga status lahannya harus terlebih dahulu dilepaskan sebelum pembangunan dapat dimulai.
Proses Pembangunan yang Tersendat
Proses pembangunan gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi di Sumenep tersendat karena beberapa alasan. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep, Hariyanto Efendi, mengatakan bahwa pemerintah pusat sebenarnya memberikan peluang penggunaan lahan tersebut karena proyek Sekolah Rakyat masuk dalam kategori program strategis nasional. Namun, proses pembangunan masih menunggu penyelesaian sejumlah persyaratan administrasi.
Hariyanto Efendi menjelaskan bahwa penerbitan izin masih bergantung pada proses evaluasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026, luas lahan sawah yang dilindungi di tingkat provinsi harus mencapai minimal 87 persen sebelum proses penetapan dapat difinalisasi. Kabupaten Sumenep sebenarnya telah memenuhi ketentuan tersebut, namun proses di tingkat provinsi masih tertunda karena sejumlah kabupaten dan kota lain belum menyelesaikan pendataan lahan sawah dilindungi.
Mengapa Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Penting?
Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Sumenep sangat penting karena merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Sekolah Rakyat Terintegrasi diharapkan dapat menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat setempat.
Dampak Pembangunan yang Molor
Molornya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Sumenep dapat berdampak pada kualitas pendidikan di daerah tersebut. Keterlambatan pembangunan dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga dapat mempengaruhi aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat setempat. Selain itu, molornya pembangunan juga dapat berdampak pada perekonomian daerah, karena proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing daerah.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Pemerintah Kabupaten Sumenep masih harus menempuh jalan panjang untuk mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Dengan optimisme, pemerintah daerah berharap izin pemanfaatan lahan akan diterbitkan karena pembangunan Sekolah Rakyat merupakan proyek untuk kepentingan umum. Pihaknya masih menunggu penyelesaian dari provinsi dan berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jatim.tribunnews.com/madura/552518/pembangunan-gedung-sekolah-rakyat-sumenep-masih-tersendat-statusnya-lahan-sawah-dilindungi, without altering the facts of the original article.
