**Pemkab Badung Bali Mengubah Mekanisme Hibah Dana Upacara Pura untuk Menghindari Ketimpangan di Masa Depan** **Momen Penentu di Menit Akhir** Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, telah memutuskan untuk mengubah mekanisme hibah dana upacara pura dengan tujuan menghindari ketimpangan di masa depan. Langkah ini diambil sebagai respons atas kritik yang muncul mengenai penyaluran dana upacara pura yang tidak adil. Saat ini, pemerintah kabupaten menargetkan untuk memastikan bahwa bantuan dana upacara pura tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria upacara dan tingkatannya. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gede Sukadana, ke depan status kepemilikan dan tingkatan pura penerima hibah harus teridentifikasi secara jelas. Langkah evaluasi ini diambil guna mencegah ketimpangan penyaluran dana yang sempat terjadi sebelumnya. “Saat ini saya tengah merancang penerima bantuan yang harus jelas statusnya. Karena yang sebelumnya bisa saja Pura Swagina mendapat bantuan aci lebih besar dibanding Pura Sad Kahyangan,” ujar Sukadana pada Selasa 28 Juli 2026. Selain itu, Dinas Kebudayaan Badung juga akan mewajibkan setiap pura memiliki Surat Tanda Daftar Pura (STDP). Selain ketersediaan STDP, penentuan status serta legalitas pura juga akan ditinjau langsung berdasarkan bukti historis dan arsitektur pura, salah satunya melalui dokumen purana. “Jadi kami pemerintah juga akan melakukan verifikasi ketat terhadap struktur bangunan pelinggih. Pura yang hanya memiliki kriteria dasar seperti pemerajan rumah tangga (kemulan dan taksu), atau tempat pemujaan sederhana seperti tugu dan begugul, tidak lagi dapat menerima bantuan aci rutin,” ujarnya. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Bantuan rutin untuk Kahyangan Tiga (Pura Desa, Puseh, dan Dalem) telah disalurkan melalui hibah rutin ke desa adat dengan kisaran nominal mencapai Rp50 juta per tahun. Dalam proses ini, Dinas Kebudayaan bertindak sebagai fasilitator administrasi sebelum anggaran ditransfer ke desa adat. Selain Kahyangan Tiga, Pemkab Badung juga memfasilitasi bantuan bagi pura terdaftar lainnya, termasuk Pura Kahyangan Desa dan Pura Swagina (seperti Pura Melanting dan Pura Segara). **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Dalam upaya memperjelas payung hukum dan mekanisme penganggaran ke depan, Dinas Kebudayaan Badung telah bersurat ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung untuk membahas penataan kriteria penerima hibah ini secara mendalam. “Ke depan batas maksimal harga banten upacara juga akan kita bahas dan kita tetapkan. Sehingga semua bantuan yang diberikan tepat sasaran,” imbuh Sukadana. Langkah ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa dana upacara pura digunakan dengan efektif dan efisien, serta tidak mengalami ketimpangan di masa depan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://bali.tribunnews.com/badung/602200/sempat-terjadi-ketimpangan-pemkab-badung-bali-benahi-mekanisme-hibah-dana-upakara-pura, without altering the facts of the original article.
