**Pemkab Pidie Diminta Perkuat Pengawasan Gizi, SPPG Wajib Penuhi Standar Baru** Pemerintah Kabupaten Pidie memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Apriadi, S.Sos., yang diwakili Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, M.H., dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait implementasi pelaksanaan program MBG bersama Kemendagri dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara daring, Kamis, (13/08/2026). **Momen Penentu di Menit Akhir** Rakor berlangsung dari Ruang Rapat Setdakab Pidie dan dihadiri oleh beberapa pejabat terkait, termasuk Inspektur Kabupaten Pidie Mukhlis, S.Sos., M.Si., CGCAE., Kepala Dinas Kesehatan Dr. Dwi Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Ismed, S.Pd., M.Pd., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Firman Maulana, S.STP., M.Si., Kepala DP3AKB Turno Junaidi, SKM., M.M., Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Hasballah, S.P., M.M., Plt. Kepala DPMPTSP Sri Rahayu, S.E., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Azhari, S.Pi., serta Kabag Kesra Hasanuddin. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, MBG merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, pelaksanaan MBG diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan memiliki daya saing. Selain itu, program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menekan angka stunting, kekurangan gizi, serta berbagai persoalan kesehatan masyarakat. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG harus memenuhi prinsip keamanan, ketepatan waktu, dan standar pemenuhan gizi, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap program tersebut. Namun, kolaborasi, pengawasan, dan keterbukaan tetap diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan. Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kata Sudaryono, wajib memenuhi standar operasional, mulai dari keamanan pangan, pengelolaan limbah, kualitas layanan hingga ketepatan waktu penyajian makanan. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan Program MBG berlangsung secara transparan dan akuntabel. BGN juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, laporan, maupun keluhan terkait pelaksanaan MBG. BGN turut menyiapkan portal digital Radar MBG yang memungkinkan orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah memantau menu, kandungan gizi, serta layanan SPPG. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Rakor di Kabupaten Pidie turut menegaskan bahwa pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi dan memberikan dukungan agar pelaksanaan MBG berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, harapan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan unggul di Kabupaten Pidie.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1038679/rakor-mbg-pemkab-pidie-diminta-perkuat-sinergi-dan-pengawasan-sppg-wajib-penuhi-standar-gizi, without altering the facts of the original article.
