**Pemkot Bandung Dikecam Pengamat, Kasus SDN 026 Bojongloa Menjadi Contoh Gagal Antisipasi** **Momen Penentu di Menit Akhir** Pemkot Bandung kembali dipermalukan oleh pengadilan dalam kasus sengketa lahan SDN 026 Bojongloa. Kasus ini bukan hanya tentang kekalahan Pemkot Bandung di pengadilan, tetapi juga tentang kegagalan pemerintah mengantisipasi risiko kebijakan sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkot Bandung tidak siap menghadapi konsekuensi penyelesaian kasus ini. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Menurut pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, kasus ini tidak lagi hanya berbicara mengenai kekalahan Pemkot Bandung di pengadilan ataupun penolakan warga terhadap sekolah pengganti. Akar persoalannya adalah kegagalan pemerintah mengantisipasi risiko kebijakan sejak awal sehingga konsekuensi penyelesaiannya justru ditanggung masyarakat. “Persoalan ini menunjukkan kegagalan pemerintah mengantisipasi risiko kebijakan sejak awal sehingga beban penyelesaiannya berpindah kepada masyarakat. Dalam negara yang menempatkan pelayanan publik sebagai kewajiban konstitusional, kondisi seperti ini seharusnya tidak terjadi,” kata Kristian, saat dihubungi Jumat (5/8/2026). **Apa Artinya Ini ke Depan?** Kristian menjelaskan bahwa dalam perspektif kebijakan publik, setiap keputusan pemerintah semestinya berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga dari kemampuannya menjaga pelayanan publik tetap berjalan serta meminimalkan kerugian bagi masyarakat,” imbuhnya. Karena itu, meski pemerintah wajib melaksanakan putusan pengadilan, tanggung jawab menjamin keberlangsungan layanan pendidikan tetap harus dipenuhi. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Kristian menilai penolakan warga terhadap lokasi sekolah pengganti tidak semestinya dipahami sebagai sikap anti pembangunan ataupun penolakan terhadap pemerintah. Sengketa kepemilikan lahan yang berlangsung bertahun-tahun semestinya menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk melakukan audit terhadap status hukum aset pendidikan. “Akibatnya, ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, pemerintah berada pada posisi yang serba terbatas dan hanya memiliki pilihan kebijakan yang bersifat reaktif,” ujarnya. Dalam konteks ini, Kristian menekankan bahwa pemerintah seharusnya menyiapkan berbagai skenario apabila putusan pengadilan tidak berpihak kepada pemerintah. Langkah antisipatif tersebut dinilai tidak dilakukan secara optimal. “Karena itu, meski pemerintah wajib melaksanakan putusan pengadilan, tanggung jawab menjamin keberlangsungan layanan pendidikan tetap harus dipenuhi,” kata Kristian. Pemkot Bandung seharusnya mengambil pelajaran dari kasus ini dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko untuk mengantisipasi konsekuensi penyelesaian kasus-kasus lainnya di masa depan. Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga keberlangsungan layanan publik dan meminimalkan kerugian bagi masyarakat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/metro-bandung/1180866/kasus-sdn-026-bojongloa-pengamat-nilai-pemkot-bandung-gagal-antisipasi-risiko-kebijakan, without altering the facts of the original article.
