Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission, sebuah layanan satu pintu yang bertujuan mempermudah proses produksi film di Jakarta. Jakarta Film Commission menjadi wadah bagi industri perfilman untuk mendapatkan kemudahan dan dukungan dalam melakukan syuting di Jakarta. Dengan layanan ini, diharapkan dapat meningkatkan minat produksi film di Jakarta dan meningkatkan kualitas perfilman di Indonesia. Jakarta Film Commission resmi diluncurkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).
Momen Peluncuran Jakarta Film Commission
Wagub DKI Jakarta Rano Karno secara resmi meluncurkan Jakarta Film Commission dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ia menjelaskan bahwa Jakarta Film Commission bertujuan menciptakan ekosistem one stop service dalam bidang film. “Malam ini sebetulnya launching Jakarta Film Commission. Dalam Jakarta Film Commission itu adalah penciptaan ekosistem untuk one stop service dalam bidang film,” katanya.
Rano Karno juga menjelaskan bahwa Jakarta Film Commission berada di bawah Jakarta Experience Board (JXB) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. “Ini di bawah BUMD. Ini sebetulnya kan JXB. Jadi artinya JXB ini kan BUMD Jakarta. Jakarta Film Commission adanya di sini karena di JXB ada perfilmannya,” jelasnya.
Program Unggulan Jakarta Film Commission
General Manager Jakarta Film Commission Muhammad Rayhan Islamy mengungkap pihaknya akan menjalankan lima program utama untuk mendukung industri perfilman. Program pertama adalah one stop film service melalui Filming in Jakarta yang bertujuan mempermudah produksi film. “Kami mendengar keluhan dan juga masukan dari para pembuat film bahwa untuk syuting di Jakarta masih banyak kesulitan. Oleh karena itu, kami mencoba membuat program tersebut. Di sini tujuannya adalah untuk mempermudah proses produksi melalui Filming in Jakarta,” ujar Rayhan.
Program kedua adalah dukungan produksi dan insentif bagi rumah produksi yang melakukan syuting di Jakarta dan melibatkan Jakarta Film Commission. Ia mengatakan Jakarta Film Commission akan memberikan dukungan produksi hingga 50 persen dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) produksi film. “Tentunya dengan aturan-aturan yang harus kita sepakati,” ujar Rayhan.
Mengapa Jakarta Film Commission Dibutuhkan?
Jakarta Film Commission dibutuhkan karena selama ini proses produksi film di Jakarta masih banyak mengalami kesulitan. Dengan adanya layanan satu pintu ini, diharapkan dapat mempermudah proses produksi film dan meningkatkan minat produksi film di Jakarta. “Kami mengajak semua unsur yang ada di Jakarta untuk terlibat. UMKM, kru yang terlibat, extras, dan lain-lain. Kita akan memberikan pelatihan,” ujar Rayhan.
Dukungan yang diberikan oleh Jakarta Film Commission juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perfilman di Indonesia. Dengan adanya program pengembangan talenta dan ekosistem industri, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia di bidang perfilman.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Dengan diluncurkannya Jakarta Film Commission, diharapkan dapat meningkatkan minat produksi film di Jakarta dan meningkatkan kualitas perfilman di Indonesia. Jakarta Film Commission juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi industri perfilman untuk mendapatkan kemudahan dan dukungan dalam melakukan syuting di Jakarta. “Jakarta Film Commission bisa melakukan branding dan promosi melalui aset-aset tersebut. Ketiga, Jakarta Film Commission memiliki program pengembangan talenta dan ekosistem industri,” ujar Rayhan.
Jalan panjang yang masih harus ditempuh oleh Jakarta Film Commission adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi film di Jakarta. Namun, dengan adanya layanan satu pintu ini, diharapkan dapat mempermudah proses produksi film dan meningkatkan minat produksi film di Jakarta.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20260626213518-220-1373852/rano-karno-luncurkan-jakarta-film-commission-demi-permudah-syuting, without altering the facts of the original article.
