Perpres Ekstremisme 2026: Inovasi Penanggulangan atau Alat Penindasan bagi Kritikus? – Jangan dipakai pada orang yang kritis terhadap pemerintah

Berita Hari Ini – 06 Mei 2026 | Pada awal Mei 2026 Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 8/2026 yang menjadi landasan utama Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) periode 2026‑2029. Kebijakan ini dijanjikan mampu memperkuat mekanisme pencegahan ekstremisme, terutama di ranah digital, sekaligus memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi turunannya.

Latar Belakang Perpres Nomor 8/2026

Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 7/2021 yang mengatur RAN PE 2020‑2024. Versi terbaru menambahkan unsur‑unsur penting seperti sistem pelaporan yang terintegrasi, penekanan pada literasi digital, serta pembentukan payung hukum yang lebih jelas bagi peraturan gubernur dan bupati. Hal ini diharapkan dapat mempercepat respons di tingkat lokal tanpa harus selalu merujuk pada Undang‑Undang No.5/2018 tentang Pemberantasan Terorisme.

Pendapat Prof Muradi tentang Perpres Ekstremisme

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof Muradi, menyambut baik Perpres Ekstremisme ini. Ia menilai bahwa penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi menjadi poin krusial. “Sistem pelaporan yang lebih detail dan terintegrasi memungkinkan BNPT dan lembaga terkait melakukan koordinasi secara efektif,” ujarnya dalam wawancara dengan Republika pada 4 Mei 2026.

Prof Muradi juga menyoroti manfaat bagi pemerintah daerah. Dengan adanya payung hukum yang eksplisit, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dapat menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang selaras dengan kebijakan nasional. Contohnya, proses verifikasi penyewa rumah melalui konfirmasi RT/RW dapat dijadikan langkah preventif untuk mengidentifikasi potensi penyebaran paham radikal.

Selain itu, Prof Muradi menekankan pentingnya membangun ketahanan masyarakat melalui pendekatan yang lebih inisiatif. “Masyarakat harus memiliki imunitas terhadap ideologi ekstrem, sehingga mereka dapat menyaring ancaman secara mandiri,” katanya.

Rekomendasi Komisi Reformasi terhadap Polri

Sementara itu, Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengeluarkan rekomendasi agar kepolisian mengedepankan de‑eskalasi dalam menangani unjuk rasa. Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri menegaskan bahwa pendekatan humanis dan penggunaan teknologi digital, seperti CCTV dan sistem informasi terpadu, harus menjadi standar operasional.

• Prioritas de‑eskalasi untuk menghindari benturan fisik.
• Penerapan standar peralatan yang lebih manusiawi.
• Digitalisasi proses penyidikan melalui SPPT‑TI, sehingga masyarakat dapat mengakses status kasus secara transparan.

Rekomendasi ini sejalan dengan tujuan Perpres Ekstremisme yang menekankan pencegahan melalui pendidikan dan dialog, bukan penindasan. Namun, ada kekhawatiran bahwa kebijakan keamanan yang kuat dapat disalahgunakan untuk membungkam suara kritis.

Implikasi bagi Masyarakat dan Kritikus

Penggabungan dua narasi – regulasi nasional yang lebih tegas dan rekomendasi kepolisian yang menekankan de‑eskalasi – menciptakan dinamika baru. Di satu sisi, masyarakat di daerah terpencil mendapat kepastian hukum yang lebih jelas. Di sisi lain, aktivis dan jurnalis kritis menilai bahwa Perpres Ekstremisme berpotensi menjadi alat untuk menekan kebebasan berpendapat bila tidak diikuti dengan pengawasan independen.

Beberapa poin yang menjadi sorotan utama:

1. Penguatan pemantauan digital: Pengawasan konten daring dapat mengidentifikasi jaringan radikal, namun harus dilengkapi dengan prosedur peradilan yang transparan.
2. Pelibatan warga: Program literasi digital dan pembentukan komunitas resilien diharapkan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolak propaganda ekstremis.
3. Pengawasan institusional: Lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), perlu memantau implementasi agar tidak melenceng menjadi instrumen penindasan.

Tantangan dan Harapan

Implementasi Perpres Ekstremisme masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kesiapan teknologi di daerah yang belum terjangkau jaringan internet mempersulit pelaporan terintegrasi. Kedua, koordinasi antar‑lembaga belum sepenuhnya terstruktur, sehingga risiko tumpang tindih kewenangan tetap ada. Ketiga, persepsi publik terhadap kebijakan ini masih terbagi antara harapan akan keamanan yang lebih baik dan kekhawatiran akan pembatasan kebebasan.

Jika tantangan tersebut dapat diatasi melalui pelatihan aparat, penyediaan infrastruktur digital, serta mekanisme pengaduan yang independen, Perpres Ekstremisme berpotensi menjadi model kebijakan pencegahan yang adaptif di era digital.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pengawas, harapan besar tetap ada bahwa regulasi ini tidak akan dijadikan senjata politik melawan kritikus, melainkan menjadi landasan kuat untuk membangun masyarakat yang aman, toleran, dan berdaya pikir kritis.