**Perpustakaan Nasional Dipangkas, 50 Persen Anggaran Terpotong: “Kami Mati Segan, Hidup Pun Tak Mau”** **Pembuka** Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengalami pemotongan anggaran yang signifikan, mencapai 50% dari tahun sebelumnya. Anggaran yang disediakan untuk tahun 2026 adalah Rp377 miliar, jauh lebih rendah dari Rp721 miliar pada tahun 2025. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi Perpusnas di Jakarta, tetapi juga berdampak pada perpustakaan daerah di seluruh Indonesia. **Momen Penentu di Menit Akhir** Kronologi pemotongan anggaran Perpusnas sebagai berikut: – Pada tahun 2025, Perpusnas menerima anggaran Rp721 miliar. – Tahun ini, anggaran yang disediakan untuk Perpusnas berkurang menjadi Rp377 miliar. – Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz, menyatakan bahwa efisiensi anggaran berdampak terhadap aktivitas literasi. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Fakta-fakta yang menunjukkan dampak pemotongan anggaran Perpusnas adalah: – Program distribusi buku ke titik-titik tertentu seperti desa, taman baca, dan lembaga pemasyarakatan (lapas) telah terhenti karena tidak ada anggaran. – Perpustakaan daerah di Nusa Tenggara Timur dan Surakarta, Jawa Tengah, mengalami kesulitan dalam memperbarui koleksi buku karena kurangnya anggaran. – Hibah buku dari Perpusnas ke komunitas di daerah juga berpotensi dihentikan karena tidak ada anggaran. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Pemotongan anggaran Perpusnas dapat berdampak pada kemampuan perpustakaan daerah untuk meningkatkan aktivitas literasi. Dengan tidak ada anggaran, perpustakaan daerah tidak dapat memperbarui koleksi buku, distribusi buku ke titik-titik tertentu, dan hibah buku ke komunitas. Hal ini dapat berdampak pada penurunan minat masyarakat terhadap literasi dan kemampuan perpustakaan daerah untuk meningkatkan layanan literasi. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Pada saat yang sama, pemerintah mengucurkan ratusan triliun untuk program-program lain seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah benar-benar komitmen dalam meningkatkan kemampuan perpustakaan daerah. Perlu ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan anggaran Perpusnas agar perpustakaan daerah dapat meningkatkan aktivitas literasi dan layanan literasi.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c70gekd44gdo?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.
