Berita Hari Ini – 05 Mei 2026 | Jakarta, 4 Mei 2026 – Pemerintah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikbudristek) kembali menjadi sorotan publik setelah Sekjen Badri Munir Sukoco mengusulkan penghapusan program studi keguruan dengan dalil bahwa lulusan harus lebih relevan dengan kebutuhan industri. Usulan tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat luas.
Penolakan Kuat dari Kalangan Akademisi
Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Isnaini, menilai wacana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam memetakan arah pendidikan nasional secara menyeluruh. “Pemerintah tidak harus mengekor pada tren pasar kerja. Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis. Jika kebijakan hanya berorientasi pada industri, fungsi intelektual akan tergerus,” ujarnya pada Senin, 4/5/2026.
Isnani menegaskan bahwa pendidikan, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, lebih dari sekadar menyiapkan tenaga kerja. Pendidikan harus memanusiakan manusia, membentuk cara berpikir, sikap, estetika, dan tanggung jawab sosial. “Jika guru atau lulusan kependidikan hanya diukur dari serapan kerja, maka kita kehilangan nilai estetika dan moral yang esensial,” tegasnya.
Peran Sarjana Pendidikan di Luar Kelas
Menurut Isnani, sarjana pendidikan memiliki fleksibilitas karier yang luas. Mereka tidak hanya berkarier sebagai guru formal, melainkan juga dapat berkontribusi di sektor industri, media, teknologi, dan kebijakan publik. Perspektif humanistik yang mereka bawa sering kali menjadi nilai tambah dalam lingkungan profesional, meski tidak tercermin dalam statistik serapan kerja.
Berbagai lulusan kependidikan telah terbukti sukses di bidang pengembangan konten digital, manajemen sumber daya manusia, serta riset kebijakan publik. Hal ini memperkuat argumen bahwa menutup program studi secara menyeluruh dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Masalah Surplus vs. Distribusi Tenaga Pendidik
Isnani menolak narasi bahwa terdapat surplus lulusan kependidikan. Ia menilai masalah utama terletak pada sistem distribusi dan rekrutmen tenaga pendidik yang belum optimal secara nasional. Ketimpangan jumlah guru antarwilayah menunjukkan adanya hambatan struktural yang harus dibenahi, bukan sekadar mengurangi jumlah program studi.
Solusi yang diusulkan meliputi regulasi yang lebih ketat melalui sistem on/off program studi berdasarkan akreditasi dan evaluasi kualitas, bukan penutupan total. Dengan menilai akreditasi ‘unggul’ sebagai patokan, kualitas lulusan dapat terjaga tanpa menghancurkan ekosistem keilmuan kependidikan.
Implikasi Kebijakan Terhadap Karakter Bangsa
Jika kebijakan tersebut terus dipaksakan demi mengejar angka serapan industri, risiko yang dihadapi bukan sekadar keberlangsungan program studi, melainkan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan merupakan pondasi peradaban; menurunkan nilai-nilai etika dan moral dapat menimbulkan generasi yang terampil secara teknis namun kehilangan arah.
Isnani menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi peradaban. “Kebijakan harus melihat jauh ke depan, bukan hanya statistik angka semata,” pungkasnya.
Debat ini diperkirakan akan berlanjut di forum-forum akademik dan kebijakan, menunggu keputusan final dari Kemdikbudristek. Sementara itu, universitas-universitas di seluruh Indonesia diminta untuk memperkuat evaluasi internal serta meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian guna menanggapi tantangan era industri 4.0.
