Berita Hari Ini – 01 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa praktik poligami tidak dilarang secara mutlak dalam Rancangan Undang‑Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Namun, organisasi tersebut menuntut agar poligami hanya dapat dilaksanakan dalam kondisi darurat (emergency) dengan persyaratan yang sangat ketat, serta diiringi dengan pengaturan yang adil bagi kedua belah pihak.
Latar Belakang
Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, mengungkapkan pada 31 Maret 2026 bahwa regulasi poligami yang ada dalam Undang‑Undang Perkawinan tahun 1974 masih memberikan ruang longgar bagi praktik tersebut. Menurutnya, kerangka hukum yang terlalu lunak berpotensi menimbulkan ketimpangan gender, kekerasan psikologis, dan bentuk‑bentuk kekerasan lainnya, termasuk femisida.
Data internal Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan dalam aduan terkait poligami yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, organisasi meminta adanya integrasi antara hukum perdata dan pidana dalam RUU HPI, sehingga pelanggaran dapat dikenai sanksi yang proporsional.
Posisi Komnas Perempuan
Maria Ulfah Anshor menekankan bahwa “emergency” bukan sekadar pengecualian dalam Undang‑Undang Perkawinan yang hanya memperhitungkan istri. Ia menyoroti bahwa kondisi darurat seharusnya berlaku secara simetris untuk suami maupun istri. Contohnya, jika istri tidak mampu melayani suami karena sakit permanen, atau sebaliknya, maka poligami dapat dipertimbangkan sebagai solusi, tetapi tetap harus melewati prosedur verifikasi yang ketat.
- Poligami hanya boleh dipertimbangkan saat terdapat bukti medis atau sosial yang mengindikasikan keadaan darurat.
- Pengajuan harus melalui lembaga peradilan dengan persetujuan hakim.
- Hak istri atau suami yang terdampak tetap dijamin haknya untuk mengajukan gugatan cerai atau tuntutan ganti rugi.
Komnas Perempuan juga menekankan bahwa regulasi harus selaras dengan prinsip kesetaraan yang termuat dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Tanpa batasan yang jelas, praktik poligami dapat memperburuk ketidaksetaraan gender.
Tanggapan DPR
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus RUU HPI, menyatakan bahwa usulan Komnas Perempuan akan diakomodasi dalam pembahasan RUU tersebut. Namun, ia memperingatkan agar regulasi tidak melampaui wewenang yang menyentuh keyakinan pribadi warga negara.
“Kami berusaha mengakomodir masukan dari Komnas Perempuan dan organisasi lain, namun tetap harus menghormati hak individu dalam menjalankan keyakinan agama,” ujar Soedeson dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan pada 1 April 2026.
Soedeson menambahkan bahwa sebagian besar masukan yang diterima, termasuk dari Perkawinan Campuran Indonesia (Perca), mengusulkan sistem monogami. Namun, ia menegaskan bahwa DPR tidak menolak sepenuhnya keberadaan poligami asalkan diatur sebagai pengecualian yang sangat terbatas.
Implikasi Hukum dan Sosial
Jika usulan Komnas Perempuan disahkan, RUU HPI akan menjadi undang‑undang pertama di Indonesia yang secara eksplisit mengaitkan regulasi poligami dengan kondisi darurat. Pengaturan ini diharapkan dapat:
- Mengurangi potensi penyalahgunaan poligami untuk tujuan pribadi atau ekonomi.
- Memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban KDRT yang berhubungan dengan pernikahan poligami.
- Mengintegrasikan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan darurat, sehingga menutup celah perdata yang selama ini dimanfaatkan.
Para pakar hukum menilai bahwa pendekatan ini akan menuntut koordinasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan (untuk verifikasi medis) dan Kementerian Hukum dan HAM (untuk prosedur peradilan). Sementara itu, aktivis perempuan menyambut baik upaya pembatasan, namun tetap mengawasi pelaksanaan agar tidak menjadi sekadar retorika.
Dengan dinamika politik yang masih berlangsung, keputusan akhir mengenai regulasi poligami dalam RUU HPI diperkirakan akan dibahas intensif pada sidang pleno DPR mendatang. Semua pihak menunggu hasil akhir yang diharapkan dapat menyeimbangkan hak individu, keadilan gender, dan nilai‑nilai keagamaan dalam kerangka hukum nasional.
