**Prabowo Bentuk Universitas Republik Indonesia: Apa Urgensinya di Masa Depan?** **Momen Penentu di Menit Akhir** Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI. Pembentukan URI telah menimbulkan polemik tentang urgensi dan dampaknya di masa depan. Menurut sejumlah pakar pendidikan, pembentukan URI “tidak ada urgensinya” karena fungsi melatih aparatur sipil negara dan para pejabat pemerintah telah dijalankan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Ketahanan Nasional. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Pembentukan URI diawali dengan pelantikan Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso pada tanggal 22 Juli 2024. Donny Ermawan Taufanto adalah seorang pensiunan TNI dengan pangkat marsekal, sedangkan Yos Sunitiyoso adalah seorang akademisi di Institut Teknologi Bandung. Usai dilantik, Donny menyebut para peserta didik URI bakal digembleng dengan “wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas, termasuk kompetensi manajerial”. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Pembentukan URI telah menimbulkan banyak pertanyaan, antara lain, tentang koordinasi berbagai lembaga negara, termasuk antara pemerintah dan DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, bilang lembaganya belum menerima penjelasan resmi pemerintah terkait dasar hukum, tugas, fungsi, dan anggaran URI. Lalu menyebut DPR belum pernah membahas pembentukan URI. Menurut Lalu, pemerintah perlu membuktikan urgensi pembentukan URI di tengah banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan lembaga kedinasan yang telah ada. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Pemerintah mengeklaim, URI akan mencetak calon-calon “pemimpin bangsa”. Orang-orang yang lulus dari URI disebut akan duduk di jajaran pimpinan perusahaan milik negara dan juga menjadi aparatur sipil negara (ASN). Intinya, menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pembentukan URI dilatari oleh keinginan pemerintah untuk memiliki sistem pembinaan pemimpin yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Sumber inspirasi dari konsep URI adalah Ãcole nationale d’administration (ENA) yang kini menjadi Institut national du service public (INSP) di Perancis. Pakar kebijakan pendidikan yang juga Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menilai pemerintah berhak membentuk lembaga baru. Namun langkah itu, kata dia, harus didasari kajian akademik. Cecep berkata, pemerintah tidak bisa begitu saja mencontek negara lain. Pemerintah harus memastikan bahwa URI tidak akan tumpang tindih dengan institusi pendidikan yang sudah ada dan tidak akan menguras anggaran negara. Dalam kesimpulan, pembentukan Universitas Republik Indonesia telah menimbulkan banyak pertanyaan dan polemik. Pemerintah harus membuktikan urgensi pembentukan URI di tengah banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan lembaga kedinasan yang telah ada. Pemerintah juga harus memastikan bahwa URI tidak akan tumpang tindih dengan institusi pendidikan yang sudah ada dan tidak akan menguras anggaran negara.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0n4l3nne0o?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.
