Pramono Anung Desak Semua Gedung Tinggi Terhubung CCTV, Tegas Tindak Lanjut Kasus AI di Kalisari

Berita Hari Ini – 10 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramulo Anung, kembali menegaskan komitmennya terhadap keamanan dan transparansi publik dengan mengajukan permintaan tegas agar setiap gedung yang memiliki lebih dari empat tingkat dilengkapi dan terhubung dengan sistem CCTV Pemprov. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat internal pemprov pada Senin (8/4/2026) dan diharapkan dapat menjadi standar baru dalam pengawasan infrastruktur kota.

Pramulo menegaskan bahwa jaringan CCTV terintegrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan, melainkan juga sebagai sarana verifikasi data dalam pelayanan publik. “Jika setiap gedung tinggi memiliki kamera yang terhubung langsung ke pusat, maka setiap aktivitas di dalam dan sekitar gedung dapat dipantau secara real‑time, mengurangi peluang manipulasi laporan atau penyalahgunaan wewenang,” ujar Pramulo.

Alasan Strategis di Balik Kebijakan CCTV Terpadu

Beberapa faktor menjadi dasar kuat bagi gubernur untuk mengusulkan kebijakan ini:

• Keamanan publik: Kota Jakarta yang padat penduduk memerlukan pengawasan visual yang menyeluruh, terutama di area komersial dan perkantoran yang ramai.
• Integritas data layanan: Sistem CCTV yang terhubung ke pusat dapat memverifikasi kebenaran laporan warga, mengurangi risiko manipulasi seperti yang terjadi pada kasus Kalisari.
• Efisiensi respons darurat: Dengan feed langsung, petugas dapat menilai situasi secara akurat dan mengirimkan bantuan dengan cepat.

Pramulo menambahkan bahwa implementasi ini akan didukung oleh anggaran khusus yang dialokasikan dalam APBD 2026, serta kerja sama dengan perusahaan teknologi lokal untuk memastikan standar keamanan siber yang tinggi.

Kasus Manipulasi Laporan AI di Kalisari Menjadi Peringatan

Sementara kebijakan CCTV menjadi sorotan, Pramulo tak melupakan masalah internal yang baru-baru ini mengemuka. Pada 9 April 2026, ia menanggapi publikasi mengenai manipulasi laporan warga melalui aplikasi JAKI (Jalur Aspirasi Kewilayahan) di Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Laporan tersebut menggunakan foto hasil rekayasa artificial intelligence (AI) untuk menutupi kesalahan penanganan, dan tindakan ini bukan pertama kali terjadi.

Gubernur menegaskan bahwa oknum yang terlibat merupakan petugas yang sama dengan insiden sebelumnya, menandakan kegagalan sistem pengawasan di tingkat kelurahan. “Kasus di Kalisari bukan yang pertama, dan pelakunya adalah orang yang sama. Ini mencerminkan lemahnya kontrol dari lurah dan Kasi terkait, yang malah menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada petugas PPSU,” kata Pramulo dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta.

Setelah penyelidikan internal, Pemprov DKI Jakarta mengidentifikasi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang terlibat, serta menjatuhkan sanksi tegas. Lurah Kalisari langsung dicopot, sementara kepala seksi (Kasi) di bidang Pemerintahan dan Ekonomi Pembangunan akan menerima hukuman yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Pramulo menekankan bahwa tindakan ini diambil demi menjaga “wajah Jakarta” dan kepercayaan publik.

Langkah Preventif dan Sinergi dengan Kebijakan CCTV

Untuk mencegah kejadian serupa di wilayah lain, Pramulo berencana menggelar pertemuan Town Hall dengan seluruh petugas yang berkaitan dengan JAKI pada minggu depan. Dalam pertemuan tersebut, ia akan menekankan pentingnya integrasi data CCTV dengan sistem pelaporan warga, sehingga setiap laporan dapat diverifikasi secara visual.

Selain itu, gubernur menginstruksikan tim TI Pemprov untuk mengembangkan modul verifikasi otomatis yang menghubungkan foto atau video yang diunggah di JAKI dengan rekaman CCTV terdekat. Dengan cara ini, setiap penyimpangan dapat terdeteksi lebih cepat, dan petugas yang mencoba mengakali sistem akan dikenai sanksi administratif atau kriminal.

Pramulo juga menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap pelanggaran, baik di Jakarta Selatan maupun di Kalisari, serta wilayah lain yang mencoba memanipulasi tanda waktu (timestamp) atau data lainnya.

Implementasi jaringan CCTV pada gedung-gedung tinggi diharapkan menjadi lapisan tambahan dalam rangkaian pengawasan. Dengan kamera yang terhubung ke pusat, petugas dapat memantau aktivitas di dalam gedung, memverifikasi laporan warga, serta memberikan bukti visual yang kuat bila terjadi perselisihan.

Langkah ini sekaligus menegaskan visi Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan teknologi sebagai pilar utama dalam tata kelola kota yang transparan, akuntabel, dan aman bagi seluruh warganya.

Dengan kebijakan CCTV yang diusulkan dan penindakan tegas terhadap manipulasi laporan AI, Pramulo berharap dapat memulihkan kepercayaan publik serta memperkuat mekanisme pengawasan di semua level pemerintahan. Upaya ini menjadi bagian integral dari agenda reformasi birokrasi yang berfokus pada integritas data, keamanan publik, dan layanan yang lebih responsif.