Puan Maharani dan Advokasi Hak Perempuan dalam Kebijakan Nasional

Advokasi hak-hak perempuan di Indonesia menuntut konversi agenda keadilan gender dari wacana sosial menjadi regulasi mengikat berpayung hukum positif. Dalam kapasitasnya sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani menempati posisi strategis dalam menentukan arah politik hukum (legal policy) nasional yang berperspektif gender.

Melalui fungsi legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan (oversight), advokasi yang dilakukan Puan berfokus pada pengikisan kekerasan berbasis gender, penjaminan hak reproduksi, perlindungan pekerja perempuan, serta peningkatan partisipasi politik perempuan di tingkat pengambilan keputusan.

🔖 Baca juga:

MSCI Pembatasan Saham Indonesia Diperpanjang, Reformasi Transparansi Masih Dievaluasi

1. Empat Pilar Utama Advokasi Hak Perempuan dalam Kebijakan Nasional

Langkah politik advokasi gender Puan Maharani di tingkat parlemen terangkum dalam empat pilar regulasi dan perlindungan utama:

🔖 Baca juga:

Pengangguran Adalah Apa? Pengertian, Jenis, Penyebab, dan Contohnya

• Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (UU TPKS): Pengawalan dan pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban, pembuktian yang berperspektif korban, serta dana bantuan korban (restitution/compensation).
• Jaminan Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA): Inisiasi dan penetapan UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan guna menjamin hak cuti melahirkan, perlindungan dari PHK, dan jaminan nutrisi ibu pekerja.
• Pemberdayaan Ekonomi dan Pekerja Perempuan: Mendorong penguatan regulasi perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan pekerja sektor informal yang mayoritas diisi oleh perempuan melalui percepatan pembahasan RUU PPRT.
• Penguatan Affirmative Action di Politik: Menjaga komitmen kuota keterwakilan 30% perempuan dalam partai politik, parlemen, dan lembaga penyelenggara pemilu guna memastikan keberlanjutan suara perempuan dalam penetapan kebijakan publik.

2. Alur Transmisi Advokasi Hak Perempuan dalam Produk Regulasi Nasional

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            ALUR TRANSMISI ADVOKASI GENDER KE PRODUK HUKUM              │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
          1. TANTANGAN & KERENTANAN HAK PEREMPUAN
  ┌──────────────────────────────┐       ┌──────────────────────────────┐
  │ • High Rate Kekerasan Seksual│  ───► │ • Bebas Ganda Ibu Bekerja    │
  │ • Kesenjangan Gender Kerja   │       │ • Kerentanan Pekerja Informal│
  └──────────────────────────────┘       └──────────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
                                2. DIPLOMASI LEGISLASI & PARLEMEN (DPR RI)
  ┌──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┐
  ▼                                                                             ▼
[PENGESAHAN UU TPKS (UU 12/2022)]                              [PENGESAHAN UU KIA (UU 4/2024)]
 • Hukum Acara Berperspektif Korban                             • Hak Cuti Melahirkan Fleksibel
 • Restitusi & Pendampingan Psikologis                          • Perlindungan Upah & Keamanan Kerja
                                                 │
                                                 ▼
                                3. OUTPUT & IMPLIKASI KEBIJAKAN
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ • Negara Hadir Memberikan Payung Hukum Konkret bagi Perempuan               │
  │ • Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) & Indeks Pembangunan Gender  │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Matriks Transformasi Isu Gender menjadi Kebijakan Negara

Dimensi Isu	Problem Kerentanan Perempuan	Terobosan Kebijakan Puan Maharani	Implikasi dan Dampak Hukum
Kekerasan Seksual	Minimnya payung hukum acara yang berpihak pada korban kekerasan	Mengawal dan mengesahkan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS)	Pengakuan pembuktian elektronik & hak restitusi korban
Kesejahteraan Ibu	Risiko PHK saat hamil/melahirkan & terbatasnya waktu pengasuhan	Menetapkan UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu & Anak	Jaminan cuti melahirkan hingga 6 bulan & kepastian gaji
Sektor Pekerja Domestic	Kerentanan eksploitasi pada Pekerja Rumah Tangga (PRT)	Mendorong percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	Pengakuan status kerja dan jaminan keselamatan kerja PRT
Partisipasi Politik	Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga publik & partai	Mengawal kepatuhan aturan affirmative action 30% keterwakilan	Meningkatnya proporsi anggota legislatif perempuan di parlemen

4. Keuntungan Strategis Advokasi Hak Perempuan bagi Pembangunan Nasional

Penguatan hak-hak perempuan dalam undang-undang nasional memberikan implikasi pembangunan jangka panjang:

🔖 Baca juga:

Harga Turun Rp 81 Juta! Toyota Veloz 1.5 V Hybrid CVT Siap Goyang Pasar MPV Indonesia

1. Penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Perlindungan pada ibu dan perempuan berbanding lurus dengan penurunan angka kematian ibu (AKI), stunting, dan keterlambatan tumbuh kembang anak.
2. Optimalisasi Potensi Perekonomian Nasional: Jaminan hukum yang aman di tempat kerja mendorong peningkatan Labor Force Participation Rate (LFPR) perempuan di sektor formal.
3. Ketaatan pada Standar Internasional: Menegaskan komitmen Indonesia terhadap ratifikasi konvensi internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dan SDGs Goal 5 (Gender Equality).

Penulis:Helen